Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Pyongyang. Korea Utara (Korut) menuding Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menjadi antek Amerika Serikat (AS). Hal ini dilontarkan Korut setelah Guterres menyatakan sanksi itu sangat penting untuk menekan Korut.
Seperti dilansir AFP, Jumat (23/2), tudingan itu disampaikan misi Korut untuk PBB pada Kamis (22/2) waktu setempat. Korut mengeluhkan komentar Gutteres dalam Konferensi Keamanan Munich pekan lalu, yang disebutnya sebagai 'pernyataan sembrono'.
"Ini tidak lain merupakan cara berpikir menyesatkan yang absurd yang tidak pantas bagi tugasnya sebagai Sekretaris Jenderal PBB dan hanya membuat kami berpikir apakah dia semacam antek yang mewakili Amerika Serikat," demikian pernyataan Korut menuding Guterres.
Korut berargumen bahwa AS yang patut disalahkan atas krisis di Semenanjung Korea. Rezim komunis ini juga menegaskan bahwa uji coba rudal dan nuklir yang mereka lakukan merupakan bentuk sah dari pertahanan diri.
Dalam konferensi di Munich, Jerman, akhir pekan lalu, Guterres memuji Dewan Keamanan PBB telah sukses memberikan 'tekanan sangat berarti terhadap Korea Utara melalui sanksi-sanksi'. "Tekanan, menurut saya, jelas penting untuk dipertahankan," tegasnya saat itu.
Korut meminta Guterres untuk 'menahan diri agar tidak berperilaku seperti orang yang berjalan sambil tidur, di masa mendatang'.
Diketahui bahwa Dewan Keamanan PBB menerapkan tiga rangkaian sanksi baru untuk Korut, yang dicetuskan oleh AS. Sanksi-sanksi itu bertujuan untuk menambah tekanan bagi Korut agar meninggalkan program rudal dan nuklirnya. Sanksi-sanksi ekonomi ditargetkan untuk memutuskan aliran pendapatan bagi program militer Korut.
Dalam kunjungan ke Korea Selatan (Korsel) bulan ini, Guterres bertemu sebentar dengan kepala sereminial Korut, Kim Yong-Nam. Dalam pertemuan itu, Guterres mendorong dilakukannya dialog untuk mengatasi krisis Semenanjung Korea. Pada Desember 2017, Guterres mengutus Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Politik, Jeffrey Feltman, ke Pyongyang untuk berunding. Namun Feltman kembali tanpa komitmen Korut untuk menggelar perundingan. (dtc)