Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto soal menteri pencetak utang ramai disorot. Pernyataan Prabowotersebut ditujukan untuk Menteri Keuangan karena setiap tahunnya jumlah utang bertambah.
Utang pemerintah sendiri sudah ada sejak era kepemimpinan Presiden Soeharto. Di era Soeharto jumlah utang pemerintah di kisaran Rp 551,4 triliun dengan rasio 57,7% terhadap PDB. Sementara PDB pada saat itu berada di kisaran Rp 955,6 triliun.
Lalu adakah menteri keuangan yang tidak mengambil kebijakan berutang?
Peneliti dari Indef Bhima Yudhistira mengungkapkan, tidak ada satu pun menteri keuangan sejak era Soeharto hingga Jokowi yang tidak berutang.
"Belum ada, semua menteri keuangan pasti menerbitkan utang," kata Bhima saat dihubungi, Jakarta, Senin (28/1/2019).
Bhima menjelaskan yang membedakan utang dari zaman ke zaman adalah komponennya. Di era Soeharto, kata Bhima utang pemerintah didominasi oleh pinjaman bilateral maupun multilateral. Sedangkan sekarang, di era Presiden Jokowi didominasi oleh surat utang negara.
Bahkan pada 2010, komposisi utang pemerintah lebih banyak didominasi oleh pinjaman, di mana porsinya mencapai 63,7% dari total utang pemerintah, dan Surat Berharga Negara (SBN) hanya 36,3%.
"Per November 2018 porsi pinjaman tinggal 17,8% dan SBN mencapai 82,26%," ungkap Bhima.
Berdasarkan catatan, utang pemerintahan telah ada sejak Presiden Soeharto, tercatat jumlah utang pemerintah di kisaran Rp 551,4 triliun dengan rasio 57,7% terhadap PDB. Sementara PDB pada saat itu berada di kisaran Rp 955,6 triliun.
Selanjutnya, era Presiden BJ Habibie sekitar Rp 938,8 triliun atau bertambah Rp 387,4 triliun. Rasio utang pada saat itu melonjak menjadi 85,4% terhadap PDB. Sementara PDB pada saat itu berada di kisaran Rp 1.099 triliun.
Pada era Presiden KH Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gusdur kembali bertambah menjadi sekitar Rp 1.271 triliun atau ada penambahan Rp 332,2 triliun. Akan tetapi, era Gusdur terjadi penurunan rasio utang menjadi 77,2% terhadap PDB. Sementara PDB pada saat itu berada di kisaran Rp 1.491 triliun.
Kemudian era Presiden Megawati Soekarnoputri, utang pemerintah tetap bertambah menjadi Rp 1.298 triliun atau ada penambahan Rp 27 triliun dengan rasio utang turun ke 56,5% terhadap PDB. Sementara PDB pada saat itu berada di kisaran Rp 2.303 triliun.
Selanjutnya, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), nilai utang meningkat lebih dari dua kali lipat jadi sebesar Rp 2.608 triliun atau ada peningkatan Rp 1.310 triliun. Sementara PDB pada saat itu berada di kisaran Rp 10.542 triliun.
Meski bertambah banyak, rasio utang saat zaman SBY menurun drastis menjadi 24,7% terhadap PDB atau jauh di bawah batasan UU yang sebesar 60% terhadap PDB.
Sedangkan di era Presiden Jokowi, selama empat tahun memimpin jumlah utang pemerintah sudah tembus Rp 4.418,3 triliun atau ada penambahan Rp 1.809,6 triliun, dengan rasio utang sebesar 29,98% terhadap PDB. Sementara PDB pada saat itu berada di kisaran Rp 14.735,85 triliun. (dtf)