Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Kota Medan dan sekitarnya yang kerap dilanda banjir setiap hujan turun, seperti yang terjadi hari ini, membuat Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, berang. Dia pun memaksa Medan harus bebas banjir paling lama tahun 2022. Pernyataan itu disampaikan Edy dengan tegas saat memimpin rapat penanggulangan banjir Kota Medan, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (19/6/2019).
"Maaf bila saya memaksakan kehendak, tapi ini bukan untuk saya, untuk kepentingan rakyat Sumut. Kasihan rakyat kita, sudah bertahun-tahun merasakan banjir," ujar Edy.
Rapat itu diikuti antara lain unsur Pemko Medan seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Isya Anshari. Kemudian unsur Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Ikut juga unsur Kodam I/BB, Poldasu dan sejumlah Kepala OPD Sumut.
Berkali-kali mantan Pangkostrad itu menegaskan bahwa harus bisa diwujudkan program Medan Menuju Bebas Banjir 2022. "Mari kita kerja sama untuk merperbaikinya," tegasnya.
Terkait hal itu pun, Gubernur berpesan agar BWS dan Pemko Medan jangan bekerja sendiri-sendiri. "Kalian jangan main sendiri sendiri. BWS dikirim dari Jakarta untuk mengkoordinir ini, kalau Pemko Medan main sendiri, BWS main sendiri, tak akan selesai masalah banjir ini. Apa pun alasanya, ini harus kita kerjakan dengan serius," tegas Edy lagi.
Jika misalnya Medan bebas banjir terkendala lahan, tambah Edy, pemerintah harus membayar sesuai harga. "Kurangi dampak yang membuat rakyat rugi, besok saya mau bertemu camat atau lurah di daerah sekitaran sungai yang akan dinormalisasi. Kalau memang harus dilakukan pembebasan lahan, kita harus bayarkan sesuai harganya," tambahnya.
Secara terpisah, Kepala Seksi Perencanaan BWS Sumatera II, Herbet Sihite, menjelaskan saat ini ada 4 sungai yang menjadi prioritas utama untuk dinormalisasi, yakni Sungai Sei Kambing, Sungai Selayang, Sungai Sei Putih dan Sungai Badera.
"Sungai Badera ini belum pernah kita tangani sebelumnya. Empat sungai ini menjadi prioritas karena ketika banjir airnya meluap mempengaruhi lokasi lokasi penting seperti Kampus USU, simpang Simalingkar," ujar Herbet.
Dia menjelaskan bahwa besar debit banjir dapat diperkirakan menurut periode ulangnya, yang sekaligus menggambarkan tingkat pengendalian banjir. "Sebenarnya banjir itu ada periodenya, ada periode 2 tahunan, ada periode 10 tahunan dan ada juga periode 25 tahunan," sebutnya.
Di negara maju sekali pun, sambung Herbet, tidak mungkin tidak terjadi banjir, tapi periode terjadinya banjir bisa kita kendalikan. "Untuk Medan harusnya bisa dikendalikan hingga Q-25 (periode 25 tahunan)," pungkas Herbet.