Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Who gets what (siapa mendapat apa) dari Harold Lasswell meramaikan kancah politik lagi. Seiring kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019, kini kursi menteri di kabinet pun ramai-ramai diincar. PKB mengusulkan 10 calon menteri. dan Nasdem 11 calon menteri.
Menjadi menteri di kabinet memang merupakan “investasi” politik. Tidak dalam pengertian kapitalisasi dana karena akan berhubungan dengan perbuatan korupsi. Melainkan implikasi politik yang diraih parpol karena kadernya menduduki posisi menteri.
Posisi sebagai menteri akan membuat seorang kader parpol semakin populer di mata rakyat. Sedikit banyaknya akan berimbas kepada populeritas parpol pula. Bahkan dengan posisi menteri, dia dapat berinteraksi dengan rakyat, yang kelak akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
Kementerian apa gerangan yang mempunyai ivestasi politik yang “sexy?” Saya kira bukan Menko Perekonomi.an, Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan serta Menkopolhukam. Melainkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Bayangkan ada 74.754 desa di Indonesia yang saban tahun diguyur dengan dana desa sekitar Rp 1 miliar. Bukan berarti hendak dikorupsikan, tetapi potensi itu akan membuat sang menteri dekat dan jika kompeten akan populer di mata rakyat.
Tak kalah strategisnya adalah Menteri Sosial dengan Program Keluarga Harapan dan subsidi sosial lainnya. Menyusul Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melibatkan petani dan nelayan di negeri ini.
Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan memang strategis untuk memajukan perekonomian. Tapi kurang bersintuhan dengan investasi politik rakyat. Bahkan bila terbius bisa-bisa memanfaatkan kebijakan ekspor impor demi kepentingan pengusaha koneksi parpol..
Sebaiknya, kementerian ini bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas hendaklah dipegang kalangan profesional. Termasuk juga posisi Jaksa Agung dan Menkumham demi independensi penegakan hukum.
Adapun Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kemeterian Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Koperasi & UKM, Pertahanan, Pemuda dan Olahraga adalah posisi yang bisa diduduki oleh, baik kalangan elit politik maupun kaum profesional.
Mari kita tunggu, siapa dapat apa? Siapa dapat yang strategis?