Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Belanda dan Jepang sudah jauh. Penjajahan sudah sirna, dan Indonesia sudah merdeka 74 tahun. Tapi tak berarti “perjuangan sudah selesai.” Masih banyak masalah bangsa yang membelintang yang membuat Ibu Pertiwi menangis.
Kita ingat pesan Soekarno: “Perjuanganku Lebih Mudah karena Melawan Panjajah. Tapi Perjuangan Kalian akan Lebih Berat, karena Melawan Saudara Sendiri".
Melawan kolonial Belanda dan fasis Jepang lebih mudah karena musuhnya tampak terang benderang. Generasi Bung Karno telah melawannya dengan perjuangan bersenjata disertai dengan gerakan politik dalam negeri maupun diplomasi politik internasional.
Tapi Bung, bagaimana kita memberantas praktik korupsi yang pelakunya berada di antara kita? Mereka menggunakan peluang penyalahgunaan wewenang (abused of power). Masih ada yang menerima suap dalam menentukan pemenang proyek, atau mengangkat seseorang menjadi pejabat.
Bisa juga dalam hal penerbitan izin usaha, pengadaan barang dan jasa hingga penerimaan pegawai negeri. Dan lain sebagainya.
Tiba-tiba kita dikagetkan ada pejabat dan pengusaha yang terkena operasi tangkap tangan (OTT). Bahkan sepertinya tak henti-hentinya. KIta rasanya putus asa, namun perjuangan melawan korupsi tidak boleh menyerah.
Kata kuncinya, bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih. Semuanya harus tersistem, akuntabiltas dan transparan. Tapi kata kunci ini sudah lama didengung-dengungkan. Namun tetap saja gone with the wind. Berlalu bagaikan angin berembus.
Kita tidak tahu kapan oknum pejabat dan pengusaha berunding merencanakan suap dan korupsi di bilik-bilik tertutup. Pengusaha melobi oknum anggota parlemen untuk memuluskan izin impor dari oknum pejabat kementerian dengan cara sembunyi-sembunyi pula.
Mereka adalah “musuh” yang tidak kelihatan. Siapa “kawan” dan “lawan” tidak terpisah secara nyata. Eh, tiba-tiba terbetik kabar ada oknum pejabat dan pengusaha yang terlibat suap menyuap.
Saya kira, ruang gerak mereka harus dipersempit dengan mekanisme pengawasan, inci demi inci. Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal dan Inspektorat di daerah harus lebih bertaji – dan bukan “macan kertas” -- agar tidak ada lagi koruptor yang mencuri “duit rakyat.” Tidak ada lagi pejabat yang melakukan pungutan liar yang menyengsarakan rakyat. Merdeka!