Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Polemik naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di Sumatra Utara (Sumut) bukti buruknya koordinasi Gubernur Sumut dengan Pertamina. Padahal situasi ekonomi yang makin sulit akibat pandemi membuat masyarakat hidup dalam kesusahan. Kebijakan menaikkan BBM nonsubsidi ini jelas kontradiksi dengan upaya memulihkan ekonomi rakyat.
Demikian disampaikan Koordinator Wilayah I Sumut-Aceh Pengurus Pusat GMKI, Hendra Leonardo Manurung, Sabtu (3/4/2021)
"GMKI sangat menyesalkan buruknya koordinasi antara PT Pertamina dan Gubernur Sumut. Jika kita melihat perang wacana di media antara PT Pertamina dengan Edy Rahmayadi, Gubernur Sumuta," jelas terlihat mis koordinasi antara keduanya.
Kedua belah pihak saling menyalahkan dan cuci tangan. Gubernur Sumut sebagai koordinator antar instansi pemerintah di tingkat provinsi harusnya bisa menjadi solution maker dalam persoalan ini sebagaimana perwujudan visi Sumut Bermartabat," kata Hendra.
GMKI, kata Hendra, secara tegas menolak kenaikan harga BBM non subsidi di Sumatera Utara. "Gubernur Edy Rahmayadi harus panggil PT. Pertamina untuk sinkronisasi kebijakan dan mencabut kebijakan kenaikan harga BBM non subsidi tersebut," tegasnya.