Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, dinilai tidak konsisten dengan visi misinya membangun provinsi ini. Hal itu dinilai berdasarkan laporan kinerja gubernur melalui LKPJ tahun 2020 yang tidak banyak mencapai target kinerja sesuai dengan RPJMD.
Demikian dikatakan Ketua Fraksi DPRD PDIP Sumut, Mangapul Purba, dalam keterangan tertulisnya Kamis (29/4/2021). Sebelumnya, pandangan itu telah disampaikan Fraksi PDIP Sumut merespons LKPJ Gubernur Sumut Tahun 2020, di Ruang Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (28/4/2021)
"Kami melihat perencanaan program kegiatan sangat buruk, banyak program prioritas malah tidak direncanakan dengan matang. Misalnya saja, dibangunnya Terminal VIP Room Bandara Kualanamu di era pandemi covid ini. Apa urgensinya bagi rakyat Sumut? Sementara sasaran strategis penyediaan sarana keamanan jalan (safe roader) sama sekali ditiadakan," ungkap Mangapul Purba.
Selain itu kebijakan refocusing anggaran akibat pandemi covid juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Justru banyak program kegiatan strategis dan penting yang di refocusing. "Kami lihat anggaran-anggaran yang refocusing justru dari program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sedangkan yang direalisasikan banyak program kegiatan yang tidak prioritas," ungkap Mangapul.
Kata Mangapul, apa yang disampaikan oleh gubernur melalui LKPJ 2020 adalah bukti banyak target capaian kinerja Sumut Bermartabat belum tercapai, bahkan inkonsisten dengan visi misi gubernur sendiri.
Melalui pandangan umum ini juga secara tegas Fraksi PDIP menyampaikan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM di Sumut. "Kami dalam pandangan umum pada paripurna tadi telah menyampaikan sikap tegas menolak kenaikan harga BBM di Sumut, dan kami meminta kepada saudara gubernur untuk mencabut Pergub No 1 Tahun 2021 Tentang Kenaikan Harga BBM," tegas Mangapul.