Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Samosir. Mantan Bupati Samosir, Rapidin Simbolon menyentil banyaknya oknum bupati bayangan di Samosir. Bahkan tanpa kapasitas yang jelas bisa mengumpulkan pimpinan OPD.
Rapidin yang kini memimpin Komunitas Masyarakat dan Perantau Samosir (KoMPaS) itu menyampaikan beberapa temuan dan pengamatan tentang Pemerintahan Kabupaten Samosir saat ini. Ia mempertanyakan kapasitas Ober Gultom, orang tua Bupati Samosir, Vandiko Gultom yang mengumpulkan para pimpinan OPD di rumah atau hotel miliknya pada Minggu, 30 Mei dan memerintahkan kepada peserta rapat untuk segera membentuk Pansel persiapan lelang jabatan
"Dalam kapasitas apakah saudara Bapak Ober mengumpulkan para pejabat dan membuat keputusan penting dilingkungan Pemerintahan Samosir," kata Rapidin kepada wartawan, Sabtu (5/6/2021).
Tidak itu saja, Rapidin menyinggung, Sekretaris Daerah (Sekda), Jabiat Sagala atas berbagai keputusan di luar dari aturan dan kewajaran hingga melampaui kebijakan bupati, yakni semena-mena memecat THL dengan alasan yang tidak jelas, menetapkan penempatan beberapa pejabat, di luar kepatutan dan kewajaran, semisal plt Kadis PUPR, plt Kadis Pendidikan dan menempatkan kuasa pengguna anggaran di bagian umum dari bagian Ortala, serta masih banyak lagi kebijakan yang dibuat oleh Sekda tanpa ada koreksi dari bupati.
Belum lagi persoalan pandemi Covid-19 yang sudah merajalela di wilayah Kabupaten Samosir hingga tahap membahayakan. Bahkan, dalam pemberitaan resmi disebutkan sepekan dua orang warga meninggal karena Covid hingga terkonfirmasi positif sebanyak 56.
"Kami melihat bupati secara perlahan-lahan sudah melupakan janji kampanyenya, seperti BPJS gratis, beasiswa untuk S1, S2, S3, pupuk gratis, pembangunan jalan mulus satu tahun, membuat mango wine, APBD buat kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur seluruh jalan termasuk jalan desa akan dilobby dari APBN," tambahnya lagi.
Sebagai mantan Bupati Samosir, Rapidin Simbolon juga melihat ada beberapa oknum yang menjadi bupati bayangan karena disebabkan kemampuan manajerial, pengalaman bupati yang masih sangat minim, dan disertai penguasaan permasalah yang kurang sama sekali dan dikhwatirkan membuat keresahan buat para pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Tidak Ada Larangan
Ober Gultom saat dikonfirmasi menjelaskan, semua masyarakat berhak bertemu dan memberikan masukan kepada pimpinannya.
"Untuk kemajuan Kabupaten Samosir siapa saja berhak memberi saran dan masukan apalagi dengan bertukar pikiran melalui Sarasehan," kata Ober.
Ia juga mengaku setiap sarasehan yang digelar di hotel miliknya tanpa ada biaya dari pemerintah dan pelaksanannya untuk memajukan Kabupaten Samosir.
"Yang pasti semua masyarakat tidak ada yang melarang menggelar Sarasehan dengan Pemerintah Daerah, bahkan LSM KoMPaS pun juga bisa melakukannya," kata Ober.