Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak kalangan masyarakat sipil bersama pemerintah dan partai politik untuk memperkuat budaya demokrasi. Pasalnya, indeks demokrasi berbagai negara dunia, termasuk Indonesia, terus menurun selama dua tahun terakhir akibat pandemi.
"The Economist Intelligence Unit (EIU), merilis Indeks Demokrasi 2020 berbagai negara dunia pada Februari 2021. Indonesia mendapatkan skor 6,30. Turun dari tahun 2019 yang mendapatkan skor 6,48 serta 2017 dan 2018 dengan skor masing-masing 6,39. Skor 6,30 pada tahun 2020 tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 64 dari 167 negara dan kawasan otonom yang dikaji oleh EIU. Tertinggal dari berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dengan skor 7,19 dan berada di peringkat 39, maupun Timor Leste dengan skor 7,06 dan berada di peringkat ke 44," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (24/1/2022).
Hal ini ia sampaikan usai menerima para mahasiswa mantan BEM Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Progresive Demokrasi Watch (PRODEWA), di Jakarta hari ini.
Terkait indeks demokrasi tersebut, Bamsoet menyampaikan, ada lima indikator yang diukur oleh EIU. Hal ini meliputi, proses elektoral dan pluralisme; keberfungsian pemerintahan; partisipasi politik; budaya politik; dan kebebasan sipil.
Dari kelima indikator tersebut, kata Bamsoet, hanya indikator keberfungsian pemerintah yang mendapatkan peningkatan skor menjadi 75,0 dari sebelumnya di tahun 2019, 2018, dan 2017 hanya mendapatkan skor 7,14.
"Penurunan paling tajam terjadi pada indikator budaya politik yang hanya memperoleh 4,38 poin. Jauh turun dari capaian tahun 2019, 2018, dan 2017 yang stagnan di angka 5,63 poin," jelasnya.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini pun menambahkan, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 juga menunjukkan penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Dalam hal ini, IDI menurun dari 74,92 pada tahun 2019 menjadi 73,66 pada tahun 2020. Penurunan IDI terutama terjadi pada dua aspek penilaian, yaitu hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi.
"Berbagai penilaian terhadap Indeks Demokrasi Indonesia tersebut menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Bahwa setelah sekitar 23 tahun reformasi bergulir pasca peristiwa Mei 1998, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Demokrasi merupakan alat, yang ujungnya harus memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Baik kesejahteraan dalam ekonomi, kesejahteraan dalam sosial, politik, maupun budaya. Mewujudkannya bukan hanya tugas partai politik, pemerintah, maupun kalangan legislatif saja. Melainkan juga tugas kita bersama, orang per orang, yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia," pungkas Bamsoet.
Diketahui, pertemuan tersebut turut dihadiri oleh pengurus PRODEWA antara lain, Direktur Eksekutif Muhammad Fauzan Irvan, Direktur Kebijakan Publik Ahmad Zidni Zamzami, Direktur Politik dan Hukum Deri Afwan, Direktur Prodewa DKI Jakarta Abdullah Basith, dan Prodewa DI Yogyakarta Bayu Septian. dtc