Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatra Utara (PT KAI Divre I Sumut) memiliki kewajiban menjaga berbagai aset perusahaan agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan perusahaan maupun negara.
"KAI berkomitmen menjaga seluruh aset yang dimiliki perusahaan agar dapat terus memberikan manfaat bagi KAI dan masyarakat luas," kata Vice President PT KAI Divre I Sumut, Yuskal Setiawan, Kamis (24/2/2022).
Data PT KAI, total aset tanah Divre I Sumut seluas 31.565.536 m2 yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di wilayah Provinsi Sumut. Kemudian terdapat pula 2.530 unit rumah perusahaan serta 234 unit bangunan dinas.
Dasar Kepemilikan aset milik KAI jelas berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan Tenaga kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dibentuk Djawatan Kerata API (DKA) selanjutnya menjadi aset PNKA, PJKA, PERUMKA sekarang menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero).
KAI juga patuh terhadap prosedur pengamanan asetnya dengan gencar melakukan sertifikasi. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 5 menyatakan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya.
Selain dimanfaatkan untuk kepentingan dinas, KAI juga melakukan optimalisasi atas aset tersebut dengan cara dikomersialkan, sehingga aset-aset itu menjadi produktif dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
PT KAI Divre I SU telah berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti kejaksaan, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) masing-masing kota atau kabupaten, juga pihak penegak hukum. Kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka pengembalian aset-aset negara yang ada di pihak ketiga.
Selain itu, kata Yuskal, sebagai langkah untuk memperkuat aset milik BUMN yang selama ini belum tersertifikasi, PT KAI Divre I Sumut telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sumut. Penandatanganan PKS dilakukan dengan Plt. Kepala Kanwil BPN Sumut, Dadang Suhendi di dalam Kereta Inspeksi Wijayakusuma akhir tahun lalu. Penandatanganan PKS juga dihadiri oleh 14 Kepala Kantor Pertanahan kota/kabupaten di Provinsi Sumut.
Adapun ruang lingkup PKS dengan KAI tersebut adalah pendaftaran tanah, koordinasi dalam rangka penanganan permasalahan aset tanah yang dikuasai pihak lain tanpa hak, pertukaran data dan informasi terkait aset tanah KAI, pemanfaatan sarana dan prasarana, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Plt Kepala Kanwil BPN Sumut, Dadang Suhendi, mengatakan, PKS ini merupakan bagian dari penataan aset negara yang selama ini banyak yang belum tertib. "Ini adalah bagian menuju tanah yang lebih tertib, karena sebagaimana diketahui aset BUMN, negara, kementerian masih banyak yang belum tertib," katanya.
Selain pensertifikatan, KAI juga melakukan penjagaan aset. Penjagaan tersebut meliputi pendataan atau mapping aset, pemasangan patok tanda batas, pemasangan plang penanda aset, pemagaran (pasca penertiban), penertiban, dan penyelamatan aset melalui jalur hukum atau litigasi. Jika ditemukan aset yang bermasalah, maka KAI akan menertibkan aset melalui berbagai langkah. Baik melalui metode non-penertiban, penertiban, atau bahkan harus menempuh jalur hukum berupa gugatan perdata/TUN atau laporan pidana.