Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Tema kebijakan fiskal tahun depan difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sri Mulyani mengatakan dokumen ini akan menjadi bahan pembahasan awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Semuanya dinilai telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika global dan melihat potensi pemulihan ekonomi nasional.
Untuk pemulihan ekonomi di 2023, Sri Mulyani mengusulkan targetnya berada di sekitar 5,3-5,9%. Sedangkan inflasi berada pada kisaran 2,0-4%.
"Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023 sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam kisaran 5,3-5,9%. Inflasi pada kisaran 2,0-4%," tuturnya dalam rapat paripurna DPR RI, Jumat (20/5/2022).
Kebijakan di 2023 di sektor APBN disebut akan dirancang untuk mampu merespons dinamika perekonomian domestik dan global, sekaligus menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.
"Strategi yang ditempuh pemerintah memfokuskan APBN untuk penguatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi serta regulasi, serta mendukung revitalisasi industri dengan mendorong pembangunan ekonomi hijau," tutur Sri Mulyani.
Kerangka KEM PPKF yang disampaikan Sri Mulyani ke DPR:
- Pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9%
- Inflasi 2,0-4%
- Nilai tukar rupiah Rp 14.300-14.800/US$
- Tingkat bunga SUN 10 tahun 7,34-9,16%
- ICP US$ 80-100 per barel
- Lifting minyak bumi 619.000-680.000 barel per hari
- Lifting gas bumi 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari. (dtf)