Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Memasuki bulan Desember 2022, Umat Kristen seluruh dunia, termasuk di Indonesia lebih khusus di Provinsi Sumatera Utara, akan memasuki masa-masa ibadah dan perayaan Natal.
DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pesan Natal 2022 dan menyongsong Tahun Baru 2023.
Ketua DPD Sumut, Dr Naslindo Sirait MM, didampingi Ketua Dies Natalis dan Syukuran Awal Tahun PIKI Sumut, Dr Adolfina E Koamesakh MTh MHum, Sekretaris Lamhot Silaban SE, Bendahara Ir Inong H Simbolon dan Penasihat PIKI Sumut, JA Ferdinandus, menyampaikan itu kepada wartawan di Medan, Kamis (01/12/2022).
Naslindo mengatakan, setelah hampir 2 tahun dunia dilanda krisis akibat pandemi Covid-19, saat ini dunia juga mendapatkan laporan dari berbagai lembaga internasional salah satunya Dana Moneter Internasional memberikan signal akan terjadinya krisis global pada tahun 2023.
IMF telah melakukan koreksi atas perkiraan pertumbuhan ekonomi global ditengah-tengah negara-negara sedang bergulat dengan dampak yang timbul dari perang Rusia-Ukraina, Pandemik Covid-19 yang belum berakhir sama sekali.
Berikutnya terjadi lonjakan inflasi global yang memaksa berbagai Bank Sentral melakukan kebijakan moneter yang ketat. IMF memperkirakan prospek perekonomian Dunia tahun 2023 sangat tidak pasti.
Naslindo Sirait mengatakan, pada tahun 2022 situasi ekonomi terasa sulit dan mungkin tahun 2023 jauh lebih sulit, dengan peningkatan risiko resesi global. Situasi di Indonesia maupun di Sumut, tidak sepenuhnya aman.
Adapun perekonomian Sumut pada kuartal ketiga dapat tumbuh 4,97%. Namun pertumbuhan tersebut terkoreksi dengan tingginya angka inflasi, dimana sampai pada bulan Oktober 2022 inflasi tahunan telah mencapai 5,66%
Dikatakan Naslindo, kenaikan BBM telah memicu tekanan inflasi dengan naiknya harga-harga bahan-bahan pokok. Tingginya angka Inflasi ini akan menurunkan daya beli terutama kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan selanjutnya akan meningkatkan kemiskinan.
Sejumlah upaya telah dilakukan Pemprov Sumut dalam mengendalikan inflasi. Hal itu diapresiasi seraya terus mendorong Pemprov Sumut melakukan berbagai kebijakan yang efektif dalam menurunkan inflasi, terutama dengan meningkatkan pemberian stimulus melalui anggaran belanja pemerintah yang diarahkan kepada sektor riil, yang akan dapat meredam gejolak inflasi dari sisi penawaran.
Lebih lanjut dikatakan Naslindo, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 melambat menjadi 4,37%. Perlambatan tersebut mencerminkan dampak dari kondisi ekonomi dunia yang disebut akan menghadapi risiko 'reflasi', yakni pertumbuhan yang stagnan menurun dan inflasi tinggi.
Menurunnnya output perekonomian yang demikian, akan berakibat pada menurunnya investasi dan meningkatnya pengangguran.
Menyikapi ketidakpastian tersebut, DPD PIKI Sumut perlu menyuarakan kepada Pemerintah, dan Otoritas Keuangan untuk memiliki manajemen krisis dengan melakukan mitigasi atas semua resiko ekonomi, keuangan, sosial maupun politik.
"Kita percaya kepada Pemerintah mampu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak yang berwewenang untuk menjalankan berbagai bauran dan sinergi kebijakan yang efektif sehingga Indonesia terhindar dari jurang reses," jelas Naslindo.
Karena itu, PIKI Sumut meminta kepada Pemprov Sumut agar:
1. Memastikan Program Perlindungan Sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan penyandang disabilitas berupa Bantuan Langsung dari Pemerintah tersedia pada anggaran pemerintah di tahun 2023.
2. Meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menggerakkan sektor pertanian ketahanan pangan melalui berbagai stimulus bagi petani, nelayan, UMKM sehingga kemandirian dan ketahan pangan dapat diwujudkan di Sumatera Utara. Mengurangi ketergantungan impor baik input-input pertanian seperti pupuk maupun komoditas pangan dan olahannya dari luar negeri dengang membangun pengolahan pupuk organik dan meningkatkan hilirisasi hasil-hasil pertanian.
3. Mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar meneruskan dan mengawasi berbagai proyek strategis pembangunan Infrastruktur terutama pembangunan Jalan Provinsi yang sudah mulai dan sedang dikerjakan agar dapat selesai sesuai waktu yang direncanakan untuk menghungkan sentra-sentra produksi ke pasar yang lebih luas di Sumatera Utara, dengan demikian akan dapat mengurangi biaya angkut dan harga menjadi lebih berdaya saing.