Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menyerahkan Bantuan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) secara simbolis kepada masyarakat penerima di Desa Sialang, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (26/01/2024).
Besaran bantuan dana yang diberikan kepada penerima, masing-masing Rp 30 juta per ha. Bantuan ini untuk tahun pertama atau akan berlanjut di tahun mendatang.
Dikatakan Menko Airlangga, realisasi dana untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia masih rendah. Untuk tahun 2023, realisasinya hanya Rp 1,5 triliun dari total dana yang disediakan sekitar Rp 6 triliun.
Untuk itu pada kesempatan tersebut, ia mendengarkan keluhan para petani di Deli Serdang, terkait kendala apa yang dihadapi para petani sawit rakyat tersebut, dalam temu wicara Menko Airlangga Hartarto bersama penerima Bantuan Dana PSR).
"Jadi saya datang ke sini untuk menyerahkan secara simbolis penyerahan dana daripada BPDPKS untuk replanting. Besarnya dana dari BPDPKS ini adalah Rp 30 juta per hektar. Ini untuk tahun pertama," ujar Ailangga kepada wartawan.
Kehadiran Airlangga didampingi Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Musa Rajekshah, anggota DPR RI, Meutya Hafid, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan lainnya.
Lebih lanjut dikatakan Airlangga bahwa BPDPKS sendiri punya target untuk menyalurkan dana kepada 180 ribu ha lahan per tahun agar direplanting. Adapun dana yang disediakan Rp 6 triliun.
"Dan tahun kemarin realisasinya Rp 1,5 triliun. Beberapa kendala yang masuk pertama tentu proses status tanah itu menjadi yang utama. Dimana banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGU nya dan lainnya," sebutnya.
Pemerintah sendiri, kata Airlangga, sedang mempelajari keterlanjutan lahan dari kehutanan, dimana keterlanjutan ini agar bisa diselesaikan. "Targetnya tahun ini bisa selesai sehingga dengan demikian akan semakin banyak lagi masyatakat yang bisa mendapatkan fasilitas replanting. Kedua pemerintah juga menyiapkan melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani. Tadi permintaannya para petani itu per hektare Rp 25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. Dan ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen," sebutnya.
Di Sumut sendiri, bank yang bisa menjembatani KUR, di antaranya Bank Sumut dan BRI. Bank Sumut sendiri mendapat jatah untuk menyalurkan KUR dana replanting sekitar Rp 1,3 triliun lebih dan mulai berjalan tahun ini. Sementara secara nasional kata Airlangga anggaran KUR yang disediakan Rp 280 triliun.
"Jadi tidak ada lagi alasan replanting ini tidak berjalan. Yang saya tahu selama ini persoalannya di rekomendasi dari dinas dan lainnya. Saya mau tahu lagi dari petani di sini kira-kira masalahnya apa," sebutnya.
Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi di hadapan Airlangga menyampaikan bahwa yang menjadi kendala para petani adalah status lahan perkebunan yang sebagian masih masuk dalam kawasan hutan. Padahal sudah lebih 30 tahun dikelola masyarakat.
"Saat kita ambil titik koordinat ternyata masuk kawasan hutan. Jadi ini terpaksa kita tinggal. Selanjutnya ada lagi kendalanya di HGU. Lahan petani kondisinya bersebelahan sama HGU punya perkebunan. Itu yang menjadi kendala kami," katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa ia salah satu penerima dana program PSR tahun 2021. Luas lahan yang disetujui 543 hektare. "Kami terima kasih atas bantuan Menko Perekonomian. Dan kami berharap KUR yang diberikan juga dapat membantu kami," ujarnya.