Medanbisnisdaily.com - Medan. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara menerbitkan surat rekomendasi keputusan Gubernur tahun 2024 untuk pembelian jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu dan jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) kepada nelayan.

Melalui Surat Keputusan Gubernur Sumut ini, nantinya akan diatur mengenai pembelian bahan bakar minyak subsidi terhadap usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi atau pelayanan umum.

Dengan adanya rekomendasi ini, pembeli bahan bakar yang dapat membeli harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Berusaha atau kartu usaha sejenis yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Kemudian, untuk nelayan yang menggunakan kapal di bawah 5GT melampirkan Surat Keterangan, dokumen spesifikasi mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya.

Lal untuk kapal berukuran 5-30 GT harus melampirkan: SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan STBLK (Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan). Terkhusus Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Dalam surat rekomendasi keputusan ini, pembeli diatur untuk mengikuti aturan dalam membeli bahan bakar minyak. Ditegaskan praktik kutipan liar dilarang keras dan pengawasan diperkuat.

"Pembeli tidak memberikan, memindahtangankan, atau mengalihkan Surat Rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu dan atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada pihak lain dan memperjualbelikan kembali Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang diperoleh kepada pihak lain," kata Kadis Kelautan dan Perikanan Sumut, Hamdan Siregar, Selasa (06/02/2024).

Ia mengatakan setelah adanya surat rekomendasi ini, seluruh SPBUN dan SPBN wajib menerapkan aturan kepada pembeli. Kemudian untuk kepada pembeli tidak dapat lagi melakukan memanipulasi ataupun memanfaatkan penerimaan subsidi dari pemerintah. "

"Dengan adanya surat ini seluruh SPBUN dan SPBN sudah wajib mengikuti Peraturan Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini Pak Pj Hasanuddin," jelas Hamdan.

Ia menegaskan, saat ini sudah tidak ada lagi oknum-oknum yang bermain atau memanfaatkan penyaluran BBM subsidi ini untuk kepentingan pribadi. Bilamana ketahuan, kata dia akan ada sanksi hingga proses hukum yang akan diberlakukan.

"Semenjak saya masuk, sudah saya minta untuk tidak ada lagi bermain dalam program yang ada. Jika ketahuan akan ada sanksi tegas yang dikenakan," ungkapnya.

Dirinya juga mengajak nelayan dan masyarakat dengan benar mengawasi penyaluran BBM subsidi. Bila perlu, sambungnya jikalau ada temuan di lapangan sebaiknya disampaikan untuk evaluasi ke depannya.

"Saya sudah tekankan kepada seluruh jajaran untuk tidak lagi main-main dalam hal apapun terkait dengan menguntungkan diri sendiri. Kita juga mengajak nelayan dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi segala bentuk tindakan yang menyalahi," ungkapnya.

Selanjutnya, Hamdan juga menjelaskan seluruh pengelola SPBN dan SPBUN tidak ada bermain untuk menguntungkan diri sendiri. "Kepada SPBN dan SPBUN sudah kita minta untuk tidak lagi main-main, layani pembeli dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku tanpa menguntungkan diri sendiri," ungkapnya.