Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Munawar Ibrahim menyampaikan, rapat koordinasi TPPS tingkat Provinsi Sumut tahun 2024 merupakan rapat paling penting dan strategis, mengingat pada Oktober ini akan dilakukan evaluasi RPJM Nasional 2020-2024.
“Ini merupakan titik paling krusial. Artinya ini akan menentukan posisi Provinsi Sumut, baik secara nasional, provinsi maupun kabupaten/kota untuk menentukan posisi kita tersebut bahwa pelaksanaan evaluasi akhir pencapaian percepatan penurunan stunting sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 akan dilaksanakan pada Oktober tahun ini,” kata Munawar dalam keterangannya diterima medanbisnisdaily.com, Kamis (23/5/2024).
Dikatakannya, bila dihitung sejak hari dan bulan ini maka Sumut hanya punya waktu untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan program dan percepatan penurunan stunting tinggal 4 bulan lagi, yaitu, Juni, Juli, Agustus, dan September.
“Pertanyaan paling penting paling krusial dalam konteks seperti ini adalah mampukah kita Provinsi Sumut dapat mencapai preferensi stunting di angka 14%, seperti telah ditetapkan sebagai ukuran capaian secara nasional dari tata capaian percepatan penurunan samping secara nasional,” jelas Munawar.
Disampaikannya, berdasarkan data survei kesehatan Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir terjadi penurunan preferensi stunting yang cukup tajam. Akan tetapi pada tahun 2023 yang lalu penurunan angka stunting terjadi hanya sebesar 0,1% atau menjadi 21,5%.
Di mana sebelumnya ditargetkan pada tahun 2023 dapat turun lebih cepat lagi, sehingga on the track pada tahun 2024 bisa mencapai target yang diharapkan yaitu 14% secara nasional. Sementara itu preferensi Provinsi Sumut berdasarkan SKI 2023 adalah sebesar 18,90%.
“Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebanyak 2,2% meskipun masih termasuk dalam kategori on the track, tetapi masih membutuhkan upaya dan kerja keras untuk mencapai target 14% pada tahun terakhir ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Munawar mengatakan, kondisi empat terlalu yaitu terlalu muda, terlalu dekat, terlalu tua dan terlalu banyak. Begitu juga dengan rumah tidak layak hunisasi dan sumber air minum tidak layak.
“Jadi walaupun ada tren menurun yang sangat signifikan, akan tetapi ancaman dan permasalahan ini masih sangat besar. Berdasarkan uraian data-data tersebut dan kompleksitas masalah yang sedang kita hadapi, maka perlu segera direncanakan upaya tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan target RPJM tahun 2024, baik secara nasional maupun Provinsi Sumut,” jelasnya.
Untuk Provinsi Sumut sendiri sejak beberapa bulan lalu, sambung Munawar, telah dilakukan upaya-upaya untuk membahas kondisi ini seperti pada kegiatan rapor dan program bangga Kencana yang melibatkan para ahli, stakeholder pusat dan provinsi beberapa beberapa persoalam yang sedang dan mulai dilaksanakan.
“Ada dengan cara efektivitas program sasaran yaitu dengan mempersempit program sasaran pada ibu hamil ibu menyusui dan Batuta dari keluarga desil satu dengan menjamin dan memberikan makanan. Tentu saja upaya dan kegiatan ini tetap memperhatikan beberapa upaya-upaya yang kompresif, baik intervensi sensitif maupun intervensive,” katanya.
Sementara itu, pada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekda Provsu, Arief Sudarto Trinugroho yang juga sebagai ketua TPPS Sumut mengatakan penanganan stunting harus dilakukan secara bersama-sama, semua harus berperan.
Hadir juga Gubernur Sumut Hassanudin dan seluruh forkopimda dan OPD yang terlibat dalam penanganan stunting.