KECENDERUNGAN seseorang ketika berkuasa ingin dalam waktu yang lama. Lord Acton menulis, “Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakannya” (“Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely” (1887).

Dalam hitungan hari akan terjadi pergantian pemerintahan dari Joko Widodo (Jokowi) Ma'ruf Amin ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Rencananya pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029 akan digelar 20 Oktober mendatang.

Pemerintahan Prabowo-Gibran didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda serta PKB, PKS dan NasDem.

Penamaan KIM Plus terjadi setelah PKB, NasDem, dan PKS yang di Pilpres lalu menjadi rival Prabowo-Gibran ikut bergabung ke koalisi.

Kini hanya tersisa PDIP sebagai partai pemilik kursi terbanyak di DPR yang belum menyatakan dukungan ke Prabowo-Gibran. Meski tanpa PDIP, KIM Plus memiliki kekuatan besar di parlemen.

Dari 580 anggota DPR RI periode 2024-2029, 470 di antaranya tergabung di KIM Plus. Dengan kekuatan yang amat besar di parlemen, sejatinya kebijakan Prabowo-Gibran tidak akan sulit jika harus memerlukan persetujuan DPR.

Kritik dari parlemen untuk pemerintahan ke depan nampaknya juga akan sulit didengar. Dengan begitu apapun rancangan undang-undang yang diajukan pemerintahan Prabowo-Gibran ke DPR, dengan kekuatan besar KIM Plus dipastikan berjalan mulus.

Walaupun menjadi partai pemenang Pemilu 2024 dan memiliki 110 kursi di DPR, PDIP tidak mampu mengalahkan dominasi KIM Plus yang secara total memiliki 470 kursi di DPR. Suara PDIP hanya akan menjadi 'sumbang' karena tidak bisa berbuat apapun di parlemen akibat kalah jumlah.

Saat ini hanya PDIP yang belum memutuskan bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Tanpa PDIP, kekuatan politik Prabowo di parlemen amatlah besar karena mayoritas.

Dengan kekuatan besar yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, kekuasan Prabowo sebagai kepala negara atau presiden nanti akan menjadi absolut. Kondisi ini sangat berbahaya karena berpotensi berubah menjadi otoriter.

Politik merangkul para rival yang dijalankan Prabowo saat ini sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dalam berbagai kesempatan Prabowo mengakui banyak belajar ihwal politik dari Jokowi.

Di Pilpres 2024 tidak terlihat lagi dari sosok tegas dari Prabowo. Persona Prabowo yang dibangun pun berubah menjadi jenaka, orang yang hobi joget. Perubahan itu terjadi diakui Prabowo karena dia dua kali kalah dari Jokowi.

Merangkul semua kekuatan politik dan memiliki kekuatan absolut juga mencerminkan apa yang telah dilakukan Jokowi ketika menjabat. Di periode kedua menjabat Jokowi pun merangkul dan mengajak Prabowo gabung ke kabinet menjadi Menteri Pertahanan.

Karena besarnya dukungan partai pendukung Jokowi di parlemen, sempat muncul wacana perubahan konstitusi yakni presiden boleh menjabat tiga periode hingga perpanjangan masa jabatan. Wacana itu awalnya digulirkan oleh politisi yang berasal dari partai pendukung Jokowi.

Wacana amandemen konstitusi tentang penambahan dan perpanjangan masa jabatan presiden gagal karena banyak suara penolakan. Bahkan PDIP yang menjadi partai tempat Jokowi bernaung menjadi yang paling kencang menyuarakan penolakan.

Bukan tidak mungkin hal itu peristiwa serupa kembali terulang di masa mendatang. Apalagi untuk bisa menjadi presiden, Prabowo sampai empat kali mengikuti kontestasi Pilpres dan tiga kali berujung kekalahan.

Prabowo yang 4 kali ikut kontestasi Pilpres tentu menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Penantian panjang juga bisa menjadi godaan untuk melanggengkan kekuasaan. Dengan kekuatan mayoritas, aturan akan dengan mudah diubah-ubah.

Bahaya Bagi Keberlangsungan Demokrasi

Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Akhyar, mengatakan, koalisi besar Prabowo ingin memastikan program kerja dan agenda politiknya tidak tersumbat di DPR. Namun, situasi tersebut akan sangat berbahaya terhadap keberlangsungan demokrasi.

Menurutnya, jka semua partai politik dirangkul, pemerintah dapat seenaknya menjalankan agendanya. Atau bisa jadi otoriter dengan menggunakan kedok demokrasi.

Usep juga khawatir ketika semua partai politik bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo- Gibran. Dampaknya, partai politik di parlemen hanya akan menjadi perpanjangan tangan eksekutif.

Ia menyebut kondisi tersebut mirip di orde baru, di mana semua lembaga, termasuk legislatif, hanya pura-pura. Padahal mereka tidak melakukan fungsi legislatif dengan baik.

====
Penulis Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, merupakan pendapat pribadi/tunggal) penulis, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto penulis (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]