Medanbisnisdaily.com - Medan. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya BSc, menyoroti belum maksimalnya program Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dalam upaya mengendalikan inflasi di Sumut.

Wakil Gubernur Surya mengimbau Pemkab dan Pemko di Sumut untuk mengoptimalkan program KAD dalam upaya mengendalikan inflasi.

Mantan Bupati Asahan itu mengatakan inflasi harus terjaga agar daya beli tetap terjaga juga. Karena itu ia menekankan setiap daerah yang mempunyai produksi pertanian surplus, harus bisa menyuplai daerah-daerah yang defisit.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Surya saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumut yang dihadiri para Bupati dan Wali Kota, di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (14/3/2025).

"Sudah beberapa daerah yang melakukan kerja sama namun belum maksimal. Tadi sudah ada Kabupaten Batu Bara yang telah melakukan kerja sama dengan Medan dalam hal pemenuhan pasokan cabai," ujar Wakil Gubernur Surya didampingi Pj Sekdaprov Sumut Ir MA Effendy Pohan MSi.

Selain KAD, kata Surya, upaya mengendalikan inflasi juga perlu dilakukan melalui pasar murah. Penyelenggaraan pasar murah ini perlu diperlukan sinergi antara kabupaten/kota, Bulog, produsen, dan distributor.

"Pengendalian inflasi dalam jangka pendek yang harus dilakukan ke depannya dengan melakukan gerakan penurunan inflasi serentak, gerakan pasar murah serentak, gerakan menanam serentak, dan gerakan pangan murah serentak," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Rudy Brando Hutabarat, mengatakan strategi pengendalian inflasi yang tepat dapat melindungi masyarakat kecil, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta pada akhirnya dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebutkan pada Februari 2025, Provinsi Sumut mengalami deflasi sebesar -0,63% (m/m), atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 0,73% (y/y). Deflasi tersebut disebabkan karena adanya penurunan tarif listrik dan lebih terkendalinya harga pangan.

Dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Rudy mengatakan pemerintah dan instansi terkait telah melakukan kolaborasi dan sinergi dengan melakukan program 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.

Lebih lanjut dikatakan keterjangkauan harga, dengan terselenggaranya gerakan pasar dan pangan murah, yang terlaksana sebanyak 74 kali hingga 12 Maret 2025. Kemudian ketersediaan pasokan, dengan memastikan kelancaran produksi dalam menghadapi HBKN.

Program selanjutnya adalah kelancaran distribusi, yakni dengan melakukan sidak pasar dan distributor sebanyak 73 kali. "Selanjutnya adalah komunikasi efektif. Komunikasi ini dilakukan berupa imbauan baik di media, iklan, video mengenai kecukupan pasokan tentunya," katanya.

Menanggapi terlaksananya KAD, Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian mengatakan, daerah yang dipimpinnya sudah melaksanakan kerja sama dengan Kota Medan, terkait pemenuhan pasokan cabai.

Ia mengatakan, Batu Bara merupakan salah satu daerah penghasil cabai di Sumut. Melimpahnya pasokan cabai di Batu Bara, membuat daerah tersebut juga memproduksi cabai kemasan yang diberi nama Pasta Cabai Melaka.

"Kami siap berkolaborasi kepada daerah lainnya dalam hal pengendalian inflasi daerah," pungkas Bahar, mantan Kadispora Sumut itu.