AKHIR Agustus 2025 menjadi kenangan pahit bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Bagaimana tidak? Belum genap satu tahun memimpin, pemerintahan ini harus dihadapkan dengan demonstrasi yang berujung anarkis di berbagai daerah di Indonesia.

Tidak berselang lama setelah demo viral masyarakat Pati yang menuntut bupati mereka mundur karena kebijakan pajak bumi dan bangunan (PBB), masyarakat dibuat geram dengan wacana kenaikan tunjangan rumah dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Kemarahan rakyat ditambah dengan pernyataan-pernyataan serta reaksi kurang baik dari berbagai anggota DPR. Demonstrasi pertama kumpulan massa mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum dilakukan pada tanggal 25 Agustus di Jakarta, disusul kota besar lain.

Demonstrasi pertama ini juga berakhir ricuh setelah terjadi lemparan botol dari masa dan dibalas kepolisian dengan gas air mata dan water cannon.

Pada tanggal 28 Agustus, persatuan buruh juga menginisiasi melakukan demonstrasi tentang berbagai macam tuntutan. Situasi semakin memanas ketika salah seorang pengemudi ojek online dilindas hingga tewas oleh kendaraan taktis (rantis) Brimob Polda Metro Jaya.

Hal ini menyebabkan kemarahan publik semakin besar. Di berbagai penjuru tanah air demo semakin besar dan anarkis. Di Makasar gedung DPRD dibakar, di Jakarta terjadi penjarahan terhadap rumah anggota DPR RI, seperti Uya Kuya, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni.

Apa yang Harus Kita Pelajari?
Pertama, belajar komunikasi politik yang baik. Harold Lasweel, ilmuan ilmu politik mengatakan "Komunikasi politik adalah siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa".

Dalam penjelasan lebih lanjut, siapa dapat diartikan antara pejabat atau konstituen. Saluran apakah? Melalui podcast, seminar atau lainnya serta efek diartikan pengaruh atas apa yang diucapkan.

Sebagai seorang pejabat negara kita sadar bahwa seseorang memiliki pengaruh atas segala pernyataan serta sikap yang keluarkan terhadap publik.

Pernyataan pro dan kontra memang biasa dalam suatu hal, namun haruslah tetap disampaikan dengan santun. Sama kita ketahui bahwa saat masyarakat berdemonstrasi mengenai bubarkan DPR, Ahmad Sahroni yang merupakan pimpinan komisi III di DPR RI yang telah dinonaktifkan menjawab dengan lantang itu pemikiran tolol.

Hal ini seakan-akan menantang publik. Memang sama kita ketahui bahwa pasca reformasi, belajar dari perseteruan Presiden Gus Dur dengan DPR bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR.

Namun harus kita sadari bahwa pernyataan ini (bubarkan DPR) merupakan kritik atas kinerja mereka. Sayangnya, kemampuan Ahmad Sahroni dalam menjawab pernyataan publik malah menimbulkan kemarahan masyarakat.

Padahal jika Ahmad Sahroni menjawab dengan lebih politis dan elegan seperti “kami menyadari bahwa kerja kami belum maksimal, kami berharap dapat meningkatkan kinerja kami selanjutnya, mengenai pembubaran DPR tidak dapat dilakukan dalam konstitusi kita”.

Selanjutnya kemarahan atas pernyataan Sri Mulyani yang menganggap tenaga pengajar adalah beban. Walaupun kita mengetahui bahwa dalam video panjang penjelasan terhadap hal ini Sri Mulyani punya statement yang mungkin maksudnya bukan demikian, namun pemilihan diksi yang salah terlanjur diawal membuat publik geram.

Kedua, memahami keadaan masyarakat. Haruslah kita ketahui bahwa dalam ilmu politik untuk menjawab suatu fenomena itu berdasarkan dua aspek. Pertama data, kedua jejak historis atau sejarah.

Apakah selama ini DPR yang merupakan wakil rakyat paham bahwa kondisi masyarakat sedang terpuruk? Menurut BPS kondisi pendapatan masyarakat kita di tahun 2024 rata-rata berkisar di angka Rp 3.094.818/bulan.

Pendapatan rata-rata terbesar ada pada bidang gas, penyedia listrik, perminyakan dan bank. Banyak masyarakat kita yang berpenghasilan 2 juta hingga 1,8 juta dalam sebulan, lalu ketika banyak anggota DPR yang mendukung kebijakan kenaikan tunjangan seakan-akan menyakiti hati rakyat.

Kemudian secara historis kita harus sadar bahwa ada 3 pemerintahan di Indonesia yang digulingkan karena aksi massa. Pertama Presiden Soekarno yang dianggap terlalu dekat dengan blok kiri.

Kedua Presiden Soeharto yang dianggap massa sudah keterlaluan dalam membangun oligarki dan terakhir Presiden Gus Dur yang dianggap tidak dapat memimpin berjalannya pemerintahan.

Kalau kita menyadari hal ini maka haruslah sadar bahwa aksi massa di Indonesia ini bukanlah hal sepele, jika masyarakat marah akan suatu kebijakan apapun bisa terjadi.

BACA JUGA: Mereduksi Gerakan Rakyat

Jadi Pembelajaran Bagi Pemilu Selanjutnya
Harus kita sadari bahwa ini semua terjadi juga merupakan kesalahan kita semua sebagai warga negara. Kita gagal mendidik sesama konstituen untuk dapat memilih wakil kita di DPR dengan kualitas yang baik.

Banyak di antara kita yang masih terkesima dengan tawaran praktik-praktik klientelisme dan patronase yang dilakukan calon DPR.

Suara konstituen dibarter dengan uang, jasa, dan barang-barang oleh calon DPR, sehingga DPR yang terpilih tidak berkualitas serta tidak memiliki ikatan emosional dengan pemilihnya.

Mudah-mudahan di Pemilu selanjutnya kita mampu memilih Calon DPR yang kredibel bukan hanya yang mampu menawarkan seonggok uang.

Pada akhirnya sama kita menundukan kepala jika ada pertanyaan siapakah dalang dari semua kerusuhan ini? Jawabnya ini adalah kesalahan kita semua sebagai komponen bangsa.

Pertama, kita gagal memilih calon yang baik. Kedua, kegagalan partai politik kita yang menyediakan calon asal-asalan.

Mudah-mudahan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi elit bangsa dan berhenti untuk saling menyalahkanuntuk berhati-hati dan berhenti menganggap bahwa masyarakat adalah penonton dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun atas berbagai kebijakan yang dilaksanakan, karena jika publik telah marah semua dapat terjadi.

Kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto langkah Anda masih panjang dalam memimpin Indonesia. Semoga kejadian ini menjadi pembelajaran kita semua untuk kembali bersatu dan memperbaiki kualitas pelayanan dan pengabdian kita kepada masyarakat.

Kepada korban yang meninggal dalam berbagai kericuhan ini duka mendalam bagi Anda semua, Affan Kurniawan hingga korban lainnya dalam kebakaran gedung DPRD Kota Makasar, semoga arwah kalian dalam lindungan Allah SWT.

====
Penulis Alumni Program Studi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email, disertai dengan lampiran KARTU IDENTITAS (KTP/SIM/DLL), FOTO (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), DATA DIRI SINGKAT (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 5.500-6.500 karakter. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]. Tidak ada korespondensi terkait layak atau tidaknya tulisan Anda diterbitkan. Silahkan bergabung di Halaman FB MedanBisnis Daily atau grup FB medanbisnisdaily.com untuk mengetahui artikel-artikel yang ditayangkan atau kunjungi website: medanbisnisdaily.com