Medanbisnisdaily.com – Medan. Ketua Alumni Jerman-Indonesia (Aljerin) Sumatra Utara, Freddy Siahaan, mengajak seluruh elemen masyarakat berkolaborasi untuk mengikis stigma negatif “Semua Urusan Mesti Uang Tunai” (SUMUT) yang kerap dilekatkan pada Sumatra Utara.

Menurut Freddy, pekerjaan rumah Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, pada periode 2025–2030 tergolong besar, terutama dalam membenahi tata kelola pemerintahan dan memperbaiki citra daerah.

Ia menilai, slogan “Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatra Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan” kini tengah diuji implementasinya di lapangan.

“Korupsi menjadi salah satu akar masalah yang merusak tatanan ekonomi Sumut. Penegakan hukum, penataan Kota Medan, hingga perbaikan iklim investasi harus dilakukan agar kesan ‘uang tunai’ dalam setiap urusan dapat dihapus,” ujar Freddy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/5/2026).

Freddy menyebut, Sumatra Utara sejatinya memiliki potensi besar sebagai motor ekonomi nasional, didukung kekayaan sumber daya alam seperti karet, kopi, dan kelapa sawit. Namun, berbagai persoalan masih membayangi, mulai dari praktik korupsi, birokrasi yang belum optimal, hingga masalah lingkungan.

Ia juga menyoroti kondisi ekologi yang dinilai memprihatinkan, termasuk bencana banjir bandang yang diduga berkaitan dengan deforestasi dan pembalakan liar. Selain itu, sengketa lahan antara masyarakat dan korporasi masih kerap terjadi.

Di sisi lain, persoalan sosial seperti peredaran narkoba dan praktik premanisme juga menjadi tantangan serius yang perlu ditangani secara komprehensif.

“Peredaran sabu dan ganja yang tinggi menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial,” katanya.

Freddy juga menyinggung persoalan strategis lainnya, seperti sengketa kepemilikan empat pulau di perbatasan Aceh–Sumatra Utara yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.

Meski demikian, ia mencatat adanya tren positif di sektor ketenagakerjaan. Hingga November 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat sebesar 5,28 persen, mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Untuk mendukung pembangunan, APBD Sumatra Utara Tahun Anggaran 2026 telah disahkan dengan pendapatan sebesar Rp11,664 triliun dan belanja Rp11,678 triliun, dengan defisit sekitar Rp14,495 miliar.

Freddy menilai, transparansi anggaran menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan publik. Pemerintah provinsi diharapkan terus meningkatkan akuntabilitas melalui publikasi dokumen perencanaan dan pengawasan, termasuk audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

“Tuntutan masyarakat akan transparansi masih sangat kuat. Kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik,” ujarnya.

Mengakhiri pernyataannya, Freddy mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun Sumatera Utara agar bangkit dari berbagai persoalan yang ada.

“Sumut adalah raksasa tidur dengan potensi luar biasa. Harus dibangunkan agar mampu berperan besar dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.