Medanbisnisdaily.com-Labuhanbatu. Kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram di Kabupaten Labuhanbatu kian meresahkan masyarakat. Selain sulit diperoleh, harga gas bersubsidi tersebut juga melonjak hingga Rp 25 ribu sampai Rp 35 ribu per tabung di tingkat pengecer.

Menyikapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Tommy, turun langsung ke lapangan untuk menelusuri penyebab kelangkaan LPG 3 kg yang dikeluhkan masyarakat, baik melalui media sosial maupun secara langsung.

Sebagai langkah awal, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kecamatan Rantau Utara itu mengajak Bhabinkamtibmas serta sejumlah jurnalis melakukan peninjauan ke beberapa lokasi terdampak, Rabu (3/6/2026).

"Kita ingin mengetahui apa sebenarnya penyebab kelangkaan ini. Barang bersubsidi sangat tidak layak jika sampai langka, karena kuota yang diberikan pemerintah sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat," ujar Tommy kepada wartawan.

Dari hasil peninjauan, Tommy memperoleh berbagai informasi dari lapangan. Salah satunya, pihak agen yang memasok LPG ke pangkalan mengaku tidak melakukan pengurangan kuota distribusi.

Menurut Tommy, jika mengacu pada keterangan agen, seharusnya kelangkaan LPG 3 kg tidak terjadi dan stok tetap tersedia di pangkalan. Namun kenyataannya, harga di tingkat pengecer justru melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, stok di pangkalan juga disebut tidak bertahan lama.

Tommy berharap pangkalan dapat memprioritaskan penjualan LPG 3 kg kepada warga sekitar sebelum didistribusikan ke tingkat pengecer. Dengan demikian, masyarakat masih dapat memperoleh gas subsidi sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah, yakni sekitar Rp17 ribu hingga Rp19.500 per tabung.

"Pasti ada HET-nya. Kalau tidak salah, juga sudah ada keputusan Bupati Labuhanbatu terkait harga tertinggi sesuai zona distribusi. Ikuti saja aturan itu," tegasnya.

Untuk mengatasi keresahan masyarakat dan menjamin ketersediaan LPG subsidi, Tommy mengajak seluruh pihak terkait, khususnya pangkalan, menjadikan kondisi ini sebagai bahan evaluasi agar tidak terulang kembali.

"Kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi harus dipastikan keresahan warga ini tidak berkelanjutan. Jangan sampai ada oknum yang bertindak di luar aturan sehingga berpotensi berhadapan dengan hukum," pungkasnya.