Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Satu hari jelang pemogokan operasional seluruh angkutan kota (angkot) konvensional di Kota Medan, Selasa (12/12/2017), para pemilik perusahaan beserta Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Oorganda) disibukkan dengan berbagai agenda dalam rangka memaksimalkan pelaksanaannya.
Di Mapolres Medan, Sekretaris Organda Medan, Jaya Sinaga mengikuti rapat bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang yang dipimpin Wakapolres AKBP Tatan Dirsan. Rapat dimaksudkan guna menghitung armada truk bantuan yang harus dikerahkan guna mengangkut warga agar tidak terlantar akibat tidak adanya angkot yang beroperasi.
"Hitung saja jika ada 8.000 angkot yang beroperasi sejak pagi dengan jumlah penumpang rata-rata sepuluh orang, dari situ bisa ditentukan berapa jumlah truk yang harus disediakan pemerintah," kata Jaya menjawab medanbisnisdaily.com.
Sementara itu para pemilik beberapa perusahaan angkutan secara serentak menerbitkan surat perintah kepada petugas lapangannya agar menghentikan operasional seluruh armada. Tidak satupun boleh berjalan melayani penumpang.
"Rahayu dan Nasional hari ini secara tertulis memerintahkan penghentian operasional seluruh angkotnya besok. KPUM sudah lebih dulu melakukan hal yang sama," tegas Jaya.
Guna memonitor mandor-mandor lapangan di sejumlah titik yang diminta memerintahkan anggotanya agar serentak melakukan pemogokan, puluhan mahasiswa ditugasi turun ke berbagai ruas jalan. Mereka adalah mahasiswa aktif dari sejumlah kampus.
"Mereka, adik-adik mahasiswa itu juga membagikan selebaran ajakan mogok di Kampung Lalang, Sei Sikambing, Amplas dan lainnya," ujar Jaya.
Sebagaimana diberitakan, pemogokan angkot konvensional ditujukan agar Pemprov Sumut melalui Gubernur Erry Nuradi memblokir perusahaan aplikator; Grab Car, Gocar dan Uber, yang tidak mematuhi ketentuan Kepmen 108/2017 yang mengatur sejumlah ketentuan operasional taksi online berbasis aplikasi. Diantaranya terkait penentuan tarif, kuota dan zona operasional.
"Besok tidak ada penumpukan massa, tidak ada orasi atau pembacaan pernyataan sikap, semua supir berdiam di rumah atau di tempat-tempat lainnya. Sampai pemerintah mendengarkan tuntutan kami pemogokan akan terus berjalan," ungkap Jaya.