Medanbisnisdaily.com-Jakarta

Pengaturan operasi taksi online tengah menjadi perbincangan lantaran ada pro dan kontra di kalangan pengemudi taksi online. Ada yang mendukung pelaksanaan aturan baru Kemenhub agar bisnis taksi online lebih tertib, tak sedikit pula yang menolak karena merasa geraknya dibatasi dengan adanya aturan tersebut.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, pengaturan bisnis ridehailingatau pemesanan taksi online tak akan bisa selesai jika bebannya hanya diberikan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Operasional taksi online tidak hanya melibatkan Kemenhub. Untuk urusan transportasi ada di Kemenhub dalam upaya untuk menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan. Oleh sebab itu dikeluarkan PM 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek," papar Djoko, dalam keterangan tertulis yang diterima, Seanin (29/1).

Sementara urusan perolehan SIM A Umum oleh Kepolisian. Urusan aplikasi berada di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Urusan ketenagakerjaan berada di Kementerian Tenaga Kerja menyangkut hubungan kemitraan antara aplikator dan driver.

Bagi yang memilih berbadan hukum koperasi dapat dibantu Kementerian Koperasi dan UMKM. Urusan sistem pembayaran dan pajak akan diatur Kementerian Keuangan.

"Jadi ini sebenarnya banyak pihak yang terlibat," katanya.

Pengamat transportasi lainnya Darmaningtyas menyatakan PM 108/2017 yang akan berlaku mulai Februari mendatang bukan akhir dari sebuah perjalanan tetapi adalah tahapan yang lebih jauh untuk melindungi mitra pengemudi, menyelesaikan isu pajak, dan mengatur aplikator atau perusahaan penyedia aplikasi.

Founder IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin mengatakan pada prinsipnya digitalisasi akan mengubah proses bisnis menjadi transparan, akuntable dan efisien. Untuk transportasi online adalah lebih nyaman, tepat waktu dan adanya kepastian.

"Digitalisasi itu filosofinya meningkatkan daya saing, bukan berarti bisnis inti menjadi hilang. Jangan dibilang karena digitalisasi jadi tak ada aturan dalam berbisnis. Dalam kasus ridehailing di Indonesia, terlihat ada yang ingin mempersepsikan jika digitalisasi diatur itu artinya melawan arus kekinian. Ini harus diluruskan," tegasnya.

Disarankannya, untuk urusan Ridehailing dalam jangka pendek dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) karena menyangkut lintas Kementerian sembari Undang-undang LLAJ direvisi.

"Ini melibatkan banyak Kementerian isunya jika mau ditata, sementara Menko-nya beda-beda. Pak Presiden Joko Widodo harus turun tangan, kalau tidak, susah ini jalannya, dan korbannya anak-anak bangsa di lapangan," katanya.

Seperti diketahui, pada Senin (29/10), sekelompok pengemudi taksi online akan menggelar unjuk rasa dengan agenda menolak PM 108/2017

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan akan menemui para perwakilan pendemo dan memberikan pemahaman tentang pentingnya PM 108/2017.(dtf)