Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Menko Polhukam Wiranto meminta masyarakat tidak cemas atas beredarnya selebaran surat undangan pertemuan kelompok separatis Papua Barat. Dia menyebut surat tersebut beredar untuk menarik perhatian publik.
"Surat itu kan biasa terjadi seperti itu, itu suatu bagian gerakan separatisme yang jumlahnya kecil tapi dengan cara-cara seperti itu kan ingin dapat perhatian dunia. Tapi kita sudah jelas-jelas mempunyai prinsip dan standing position yang nggak bisa diganggu gugat oleh segala macam gerakan itu," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2018).
Wiranto menduga kelompok separatis tersebut bereaksi atas diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Negara-negara di Pasifik memang kerap menganggap Indonesia berlaku diskriminatif terhadap Papua dan Papua Barat.
Indonesia dan negara Pasifik kemudian melakukan kerja sama dan kunjungan sebagai bentuk soft diplomacy. Wiranto mengatakan Indonesia sengaja mengundang negara-negara tersebut untuk melihat langsung kondisi di Papua.
"Kemudian mereka merasa gerah kali soal kegiatan soft diplomacy yang kita lakukan ofensif, langkah-langkah yang nyata, kita kan mengundang teman-teman dari Pasifik Selatan ke Indonesia, kemarin dari Micronesia presidennya, sebelumnya dari Nauru, kemudian utusan Fiji, kemudian dari beberapa negara yang ikut konvensi di Jogja dan sebagainya," imbuhnya.
Wiranto mengatakan soft diplomacy ini untuk membuktikan isu-isu yang menyebut Indonesia tidak menyejahterakan Papua. Wiranto mengatakan isu-isu seperti itu tidaklah benar.
"Bukan pengelabuhan tapi kita undang untuk melihat fakta, bahwa isu yang menyebut Indonesia memperlakukan Papua dan Papua Barat itu tak sesuai dengan standar yang kita lakukan, yaitu pembangunan manusianya, pembangunan wilayahnya, memberikan kesejahteraan itu kan dimanipulasi, seakan-akan Indonesia menelantarkan Papua dan Papua Barat, seakan-akan tiap hari itu ada pelanggaran HAM," kata Wiranto.
"Seakan-akan kita tak memberikan pendidikan yang baik kepada teman-teman di Papua, itu kan digelontorkan terus, diisukan terus di Eropa, di Pasifik Selatan, tapi kan Anda sendiri tahu tak begitu," sambungnya.
Wiranto mengatakan saat negara-negara tersebut banyak yang kaget saat diajak melihat realitas dan bertemu dengan masyarakat. Sebab, isu soal diskriminasi atas Papua berbeda dengan kenyataan yang dilihat.
Wiranto juga mengimbau masyarakat agar tidak percaya dengan berita hoax dan juga tetap tenang mendengar isu surat separatis Papua Barat.
"Maka seperti kemudian ada surat-surat gampang aja tiap hari juga di mana-mana bisa membuat surat. Nggak usah kita gaduhkan, nggak usah cemas, kita lawan saja," ungkapnya.
Sebelumnya, surat yang beredar berisi undangan pertemuan di Papua Barat. Pembuat surat mengatasnamakan dirinya Perdana Menteri Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Yoab Syatfie. Tertulis, surat itu ditujukan kepada pimpinan NRFPB dan rakyat Papua Barat yang diundang menghadiri pengumuman pemerintahan sementara Negara Republik Federal Papua Barat.
Kegiatan dalam surat itu disebutkan diselenggarakan pada Selasa (31/7) pukul 11.00 WIT hingga selesai di halaman Uncen Lama, samping auditorium Abepura.
Polisi membubarkan kegiatan kelompok separatis yang menamakan diri Pemerintahan Sementara NRFPB. Spanduk-spanduk di lokasi kegiatan disita. Setyo mengatakan simpatisan kelompok ini membubarkan diri tanpa perlawanan setelah didatangi polisi. Situasi di Abepura, Papua, saat ini kondusif.
"Saya sudah dapat laporan dari Polda Papua, itu sudah didatangi petugas, kemudian spanduk-spanduk disita," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2018).
"(Spanduk-spanduk) itu kan sudah memprovokasi masyarakat," sambung dia. dtc