Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Balige. Tenaga Honorer khusus Kategori dua (K-2) dan sudah mengikuti ujian seleksi Tahun 2013,yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) menuntut diprioritaskan pada penerimaan atau pengangkatan CPNS.
"Pemkab Tobasa dan DPRD seharusnya memperhatikan nasib kami tenaga honorer K-2 di mana sudah pernah mengikuti ujian seleksi tahun 2013 hingga saat ini belum mendapat pengangkatan," ujar Juru Bicara K-2, Henry Nababan, Senin(1/10/2018), di Kantor DPRD Tobasa.
Dia mengatakan, aspirasi sekaligus keluhan para tenaga honorer K-2 sudah sering disampaikan kepada lembaga pemerintah dan legislatif di daerah itu. Saat itu disampaikan bahwa penerimaan CPNS diutamakan dari umum. Bahkan, tenaga honorer yang akan diangkat jadi CPNS dibatasi maksimal 35 tahun.
"Setiap kami audensi dan menuntut kepada anggota DPRD jawaban hanya akan diperhatikan. Sekarang kami kembali datang menuntut perhatian yang pernah dijanjikan. Memberikan prioritas kepada K-2 yang sudah memiliki kartu ujian," pintanya.
Tenaga Honorer(K-2) sebanyak 270 orang dari berbagai wilayah kecamatan dan pelosok di daerah itu, disambut Ketua DPRD Boyke Pasaribu, Sabaruddin Tambunan, Binner Tambunan, Alo Sianipar dan Sekwan Resman Sirait.
"Harapan kami, seluruh tenaga honorer tidak terpecah belah, kalau boleh seluruhnya bersatu karena senasib dan sepenanggungan. Kalaupun sebelumnya sudah memiliki keabsahan dan sudah mengikuti ujian agar secara bersama sama mempertanyakan kepada Menpan RB," kata Boyke Pasaribu seraya menyebut dalam hal ini pihak terkait BKD tidak dapat hadir karena tugas lain yang sifatnya sangat penting namun akan ditampung dan akan disampaikan secara resmi.
Kepala BKD, Kasten Panjaitan menyampaikan bahwa tuntutan para Honorer K-2 sangat diapresiasi dan dimaklumi oleh pihaknya sebagai Pemkab Tobasa, akan tetapi, dikatakan Kepala BKD pihaknya tetap mengacu kepada UU, peraturan maupun regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah.
"Bupati tetap memperjuangkan nasib dari para tenaga honorer bahkan di kantor pun sudah saya berikan penjelasan," ujarnya.