Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sumatea Utara tahun 2019 diteruskan pembahasannya. Gubernur Edy Rahmayadi dinyatakan melanggar Peraturan Mendagri No. 38/2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2019.
Pernyataan penolakan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PDIP, Sarma Hutajulu pada rapat lanjutan pembahasan RAPBD 2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut, Aduhot Simamora, Senin (19/11/2018).
Kata Sarma, seharusnya penyusunan RAPBD mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengingat RPJMD yang baru, yang disusun bersama Gubernur Edy Rahmayadi, belum ditetapkan, seharusnya mengacu pada visi dan misi Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Edy-Ijeck) yang disampaikan pada saat kontestasi Pilgubsu 2018.
Keharusan mengacu pada visi dan visi, ungkap Sarma, akan menentukan prioritas pembangunan yang diajukan di dalam RAPBD.
"Ternyata ada ketidaksesuaian prioritas pembangunan antara yang ditetapkan Gubernur di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai Pergub No 30/2018 dengan KUA PPAS. Untuk itu fraksi kami meminta agar pembahasan RAPBD ini dihentikan," tegas Sarma didukung Ketua Fraksi PDIP, Baskami Ginting.
Berdasarkan RKPD, prioritas pembangunan di Sumut pada 2019 adalah, pertama, pengurangan kesenjangan antar wilayah. Kedua, pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan. Ketiga, peningkatan pembangunan SDM dan pengurangan kemiskinan. Keempat, peningkatan ketahanan pangan. Kelima, peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Sedangkan berdasarkan KUA PPAS prioritasnya berubah menjadi, pertama, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha. Kedua, peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Keempat, peningkatan layanan kesehatan. Kelima, peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.
"Sebagai fraksi kami harus menyatakan sikap politik partai. Karena kalau berubah prioritas kan akan mengubah komposisi program dan anggaran," tegas Sarma menjawab medanbisnisdaily.com.