Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Jelang keputusan Tim Assesor UNESCO terhadap status Geopark Kaldera Toba apakah akan dimasukkan kedalam Global Geopark Network (GGN) UNESCO atau tidak, terdapat kekawatiran harapan tersebut akan terganjal. Penyebabnya adalah tidak adanya kekompakan antar pengelola di dalam Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BPGKT).
Ketidakkompakan tersebut diketahui karena adanya ketidaksesuaian antara General Manager (GM) BPGKT, Hidayati dengan para manajer geosite. Terdapat 16 geosite di GKT yang masing-masing dikelola seorang manajer. Akibat tidak menerima upah, mereka mengajukan protes kepada Hidayati.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Sumut, Hidayati, pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi B DPRD Sumut, Senin (28/1/2019). Turut hadir di RDP ini Dirut Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). Arie Prasetyo.
Kata Hidayati, November lalu pihaknya mengirimkan dossier ke tim assesor UNESCO. Dua minggu sebelum tim assesor datang ke Indonesia, para manajer mendatanginya menuntut agar gaji mereka dibayarkan. Akan tetapi karena ketiadaan anggaran gaji tersebut tidak dibayarkan.
Sebagai pengganti, ungkapnya, dia sempat menawarkan uang TPP-nya sebesar Rp 18 juta untuk dibagi-bagi. Para manajer menolak. Dengan alasan itu mereka sempat mendesak agar Hidayati diganti dari posisi GM.
"Ini yang saya khawatirkan akan menyebabkan GKT gagal masuk UNESCO Global Geopark Network, para pengelola tidak kompak. April mendatang UNESCO akan menetapkan status GKT," tegas Hidayati.
Arie Prasetyo menyatakan hal serupa. Sesungguhnya cukup banyak potensi yang bisa dijadikan atraksi bernilai jual kepada wisatawan yang datang ke Danau Toba. Secara natural potensi tersebut sudah tersedia. Tinggal bagaimana agar para pemangku kepentingan kompak mengelolanya.
"Dulu Danau Toba pernah berjaya, kenapa sekarang nggak bisa. Kuncinya kita harus kompak," ujarnya.