Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Berdasarkan quick count, perolehan suara Paslon 01 sangat rendah di wilayah Tapanuli bagian selatan ( Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Kota Padangsidimpuan ). Paslon yang diusung PDIP, Nasdem, Golkar, PPP, Hanura, PSI ini hanya mendapat suara di bawah 30%, sangat jauh dibandingkan wilayah Tapanuli bagian utara (Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samaosir, Samosir, Humbang Hasundutan), yang mendapat suara di atas 92%.
Rendahnya perolehan suara tersebut menjadi tanggung jawab Tim Kemenangan Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Sumatra Utara dan partai- partai pengusung dan pendukung yang tidak bekerja optimal. Berbagai tuduhan, fitnah, hoax yang dialamatkan kepada Paslon 01 tidak dilawan dengan strategi yang mumpuni. Akibatnya pihak lawan menjadi leluasa untuk menggarap suara, tanpa perlawanan yang berarti.
"Meskipun demikian, kami tidak akan menyalahkan pihak manapun, termasuk rakyat. Kami bertanggung jawab penuh atas perolehan suara yang tidak optimal tersebut. Kami pun menyampaikan terimakasih atas seluruh dukungan, dan suara yang telah diberikan untuk Paslon 01. Kami juga memastikan, tidak akan ada boikot dalam hal apapun. Kami akan tetap makan salak, holat, seluruh masakan khas Angkola, Mandailing," kata Juru Bicara TKD Joko Widodo Ma'ruf Amin Provinsi Sumatra Utara, Sutrisno Pangaribuan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/4/2019).
"Sesuai dengan komitmen awal kami, Paslon 01 menang, maka Provinsi Sumatera Tenggara akan terbang (terwujud). Kami meyakini bahwa langkah ini akan mempercepat pembangunan di wilayah Tapanuli Bagian Selatan. Jarak yang sangat jauh dengan waktu tempuh sekitar 10-12 jam melalui perjalanan darat ke Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, menjadi salah satu pertimbangan pemekaran ini. Berbagai persyaratan formal, teknis rencana pemekaran ini sudah sangat siap," lanjut putra saerah Desa Purbatua, Kecamatan Tanotombagan Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan ini.
Kata Ketua Komisi D DPRD Sumut ini, pemekaran Provinsi Sumatra Utara diyakini sebagai solusi terbaik untuk pemerataan pembangunan. APBD Provinsi Sumut tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang menjadi urusan Pemprovsu di wilayah ini.
"Maka akan lebih tepat dimekarkan menjadi provinsi baru. Wilayah ini telah memiliki Bandara Aek Godang, dan segera dibangun Bandara Bukit Malintang. Demikian juga pelabuhan di Mandailing Natal, merupakan bukti bahwa wilayah ini siap menjadi provinsi sendiri," paparnya.
Oleh karena itu, diminta kepada semua pihak, terutama 5 kepala daerah di wilayah ini, bersama DPRD kabupaten/kota agar segera melakukan konsolidasi, koordinasi demi mewujudkannya. Kelima kepala daerah di wilayah ini diminta untuk melibatkan seluruh stakeholders. Tokoh adat, ulama, Partai Politik, Ormas, OKP, beserta kelompok masyarakat harus dilibatkan dalam gerakan ini. Upaya melibatkan seluruh pihak secara partisipatif, akan membuat gerakan ini kuat dan solid.