Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatra Utara, Sarma Hutajulu, mengecam keras bentrokan yang terjadi antara warga Desa Sigapiton (Kecamatan Ajibata, Toba Samosir) dengan aparat kepolisian kemarin (12/9/2019). Bentrokan terjadi karena warga berusaha mempertahankan tanah miliknya dari upaya pengambilalihan oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).
Fakta di lapangan, oleh BPODT dengan pengawalan polisi digunakan alat berat untuk mengusir warga dari tanahnya. Direncanakan tanah akan digunakan pembangunan jalan. Bentrokan tak terhindari karena warga tidak terima dan melakukan perlawanan. Dengan aksi buka baju oleh para ibu.
"Aksi kekerasan di Sigapiton adalah bukti minimnya penghargaan BPODT terhadap masyarakat adat," ujar Sarma dalam keterangan tertulisnya kepada medanbisnisdaily.com, Jumat (13/9/2019).
BPODT, ujarnya, tak mampu mengedepankan dialog dan duduk bersama dengan masyarakat untuk mencari penyelesaian. Tetapi malah mengedepankan cara-cara kekerasan dengan di-back up aparat keamanan. Ini sangat disesalkan mengingat kehadiran BPODT seharusnya bukan untuk menyingkirkan masyarakat adat dari tanahnya sendiri. Melainkan membawa kesejahteraan lewat pengembangan sektor pariwisata.
"BPODT gagal membangun dialog yang setara dengan masyarakat agar seluruh permasalahan konflik tanah dapat diselesaikan," tegas Sarma.
Dia meminta agar Kapolres Tobasa menertibkan pasukannya di lapangan tidak mengedepankan cara-cara kekerasan. Tugas mereka hanya untuk menjaga keamanan bukan melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Kapolres harus melakukan tindakan jika ada anggotanya melakukan kekerasan.
Sementara itu, Bupati Tobasa, Darwin Siagian, diminta tidak cuma diam jadi penonton. Melakukan pembiaran terhadap permasalahan yang dihadapi warganya sendiri. Menyerahkan begitu saja penyelesaiannya kepada BPODT.
"Harusnya Bupati Tobasa berada didepan membela warganya supaya tak kehilangan tanah adat miliknya, melakukan memediasi warga dengan BPODT agar ada penyelesaian," papar Sarma.
Konflik terjadi sejak penyerahan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Tobasa dan Dinas Kehutanan kepada BPODT.
Pintanya, semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan dialog. Menghindari cara-cara kekerasan karena akan menimbulkan korban.