Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Doloksanggul. Media berperan penting mendukung aksi strategi nasional pencegahan korupsi, pemberantasan korupsi bidang tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Perpres 54/2018.
Stranas PK KPK RI membuat kebijakan nasional yang fokus pada sasaran pencegahan dengan ruang lingkup Sumatra Utara, melalui monitoring dan evaluasi kerja Pemda, meliputi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan lainya. Hal itu dikatakan Ketua Satranas PK KPK RI, Ganda Situmorang, kepada medanbisnisdaily.com,Kamis (3/10/2019) di Doloksanggul, Humbahas, Sumatra Utara.
Agenda Stranas PK KPK RI di Sumut dengan spesifik isu yang menarik. Khusus di Humbahas telah melakukan aksi pencegahan melalui aplikasi sistem. "Seharusnya daerah bisa melakukan aksi tadi, agar masyarakat memahami bahwa KPK bukan hanya melakukanoperasi tangkap tangan, namun lebih kepada pencegahan korupsi," katanya.
Ganda mengatakan, pola kerja Satranas PK KPK sendiri dituangkan dalam 11 aksi dengan 25 sub aksi, terdistribusi merata keseluruh pemda, kementerian dan lembaga lainnya.
'Amanah Perpres sebagai payung hukum, membangun kolaborasi dengan melibatkan publik, media, akademisi, civil society organization (CSO), sangat membuka ruang dan membuka jendela," katanya.
Proporsi media dalam menyesuaikan kurukulum anti korupsi, untuk memplototi barang Stranas PK, apakah arahnya sekedar output dalam dokumen.
'Kinerja APIP jangan sekadar output dalam dokumen saja. Silahkan diskusi dengan Inspektorat dan cros cek lagi dengan UKPBJ. Kalau ada temuan silahkan disuarakan sebagai tindakan pencegahan," harapnya.
Lanjut Audy Wuisang selaku anggota Stranas PK KPK mengatakan, dari 33 kabupaten/ kota di Sumut, kehadiran Stranas PK KPK RI di 20 daerah umumnya mengalami kesulitan
'Dari puluhan kabupaten kota di Sumut, biasanya persoalan kedatangan kita ke daerah adalah keluhan susah dikerjakan. Apalagi soal pengadaan barang dan jasa. Rata-rata mengeluh , susah banget pengadan barang dan jasa," katanya.
Korupsi paling besar adalah terdapat pada pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD dan APBN. Untuk mencegah korupsi itu, pemimpin harus memiliki goodwill dan political will. "Disini konsolidasi pencegahan masih jalan. Setelah kami lihat lebih detail dan menjadi lesson learn bagi daerah lain, ini karena keberanian seorang pemimpin masih jalan," sebutnya.
Hal senada dikatakan Ajarani Djandam, TA Stranas PK, Aksi Manajemen Aksi Suap. Kabupaten Humbahas telah melaksanakan terobosan baru untuk tindakan pencegahan korupsi, di mana UKBPJ Humbahas memiliki kode etik pengadaan barang dan jasa.
"Melalui kode etik, mengatur kerja anti suap di proyek-proyek pemerintah dan sangat kami apresiasi. Kami juga akan menawarkan program anti suap dari strategi pencegahan korupsi," 'imbuhnya
Kehadiran Stranas PK KPK RI disambut baik Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor. Kehadiran Tim Stranas PK KPK meyakinkan Pemerintah Humbahas dalam hal pencegahan dan mengatasi KKN. Kehadiran Satranas PK KPK menyakinkan saya dalam mengatasi korupsi dengan berkesinambungan," katanya.
Di tempat terpisah, Kepala Inspektorat Humbahas, BP Siahaan, saat dikonfirmasi wartawan,Jumat (4/10/2019) di Doloksanggul, Humbahas, terkait kehadiran Tim Stranas PK KPK RI di Humbahas, mengaku tidak ada masalah dengan APIP.