Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ketua DPD Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Mandailing Natal, Samsuddin Lubis meminta aparat penegak hukum membongkar mafia yang bermain yang menyebabkan keberadaan alat pelindung diri (APD) menjadi langka. Bukan hanya itu, penggunaan dana desa untuk pengadaan APD juga perlu diawasi.
"Progam percepatan penanganan corona dengan menggunakan dana desa harus tepat sasaran dan jangan di jadikan ajang meraup keuntungan oleh oknum-oknum tertentu," ujarnya, Senin (27/4/2020)
"Pengadaan APD dengan menggunakan dana desa 2020 harus dicermati dengan teliti, terkhusus masalah harga yang melambung tinggi haruslah dapat dipertanggung jawabkan," imbuhnya.
Ia menyebut pengadaan APD untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Mandailing Natal sudah sangat memprihatinkan sekali. Di mana makelar APD Covid-19 bebas berkeliaran ke desa-desa dengan menawarkan APD yang di markup hingga ratusan persen.
Mengutip ungkapan Menteri BUMN Erick Thohir, yang menyatakan ada Mafia Alat Kesehatan yang mempermainkan Harga Alat Kesehatan, Samsuddin Lubis dengan tegas meminta kepada Pihak Kepolisian Resort Mandailing Natal dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal untuk segera mengungkap permainan Mafia Alat Kesehatan berupa APD.
"Kepala desa se Kabupaten Mandailing Natal untuk berhati- hati dalam pengadaan APD Covid-19, harus tetap ikuti dan tunduk kepada Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah sebagai mana di atur dalak Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," bebernya.