Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Panyabungan. Kisruh pembagian bantuan tunai langsung (BLT) yang berunjung kerusuhan membuat Kepala Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatra Utara, Hendri Hasibuan, memilih mengundurkan diri dari jabatannya, setelah 15 jam warga memblokir jalan lintas Sumatera, Selasa dinihari (30/6/2020). Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Madina, Sahnan Pasaribu yang dihubungi membenarkan Hendri mengajukan surat pengunduran diri.
“Pak Kades sudah membuat surat pengunduran diri sesuai keinginan warganya. Tentunya surat tersebut akan diproses sesuai aturan,” kata Sahnan.
Dengan pengunduran diri kepala desa, Sahnan berharap warga bersedia membuka blokir jalan lintas Sumatera yang ditutup sejak Senin pagi sekitar pukul 10.00 WIB.
Surat pengunduran diri kepala desa tersebut dibacakan Camat Panyabungan Utara, Maksud Ridho Fahlevi, didampingi Kapolsek Panyabungan AKP Andi Gustawi dan Komandan Koramil Panyabungan Kapten Inf AK Harahap, di halaman masjid raya Desa Mompang Julu.
Aksi blokir jalan yang dilakukan warga Mompang Julu dipicu penyaluran BLT yang bersumber dari dana desa untuk penanganan Covid-19. Warga menuduh kepala desa tidak transparan dan diduga melakukan penggelapan dana tersebut. Warga meminta kepala desa agar diberhentikan dari jabatannya.
BACA JUGA: Kerusuhan di Madina, 6 Personel Polisi Luka-Luka
Aksi memuncak pada Senin sore. Keinginan warga agar kades diberhentikan belum disanggupi pemerintah kabupaten Madina, sehingga warga tersulut emosi. Mereka melempari personel kepolisian dengan batu hingga 6 orang mengalami luka-luka.
Tak puas itu saja, warga juga menggulingkan 2 unit mobil lalu membakarnya. Salah satu mobil tersebut adalah mobil dinas Wakapolres Madina. Hingga Selasa dini hari sekitar pukul 1.30 WIB, warga belum membubarkan diri.
Sebelumnya Hendri Hasibuan kepada wartawan mengatakan, pembagian BLT sudah sesuai dengan musyawarah desa (musdes).
"Dari musdes disepakati BLT dibagikan kepada 873 KK dari seharusnya 97 KK, sehingga warga menerima Rp 200.000/kk, inilah yang diperotes sebagai warga," ucapnya.