Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Rusaknya sejumlah jalan berstatus jalan provinsi di Kota Tebingtinggi, Sumut, meresahkan masyarakat sekitar. Aktivitas masyarakat sangat terganggu dengan rusaknya jalan penghubung antara kabupaten/kota ini. Tak hanya para pengendara jalan, namun juga merugikan pelaku usaha yang beraktivitas di sekitar jalan.
"Seperti kita lihat di Jalan Letda Sujono arah ke Sipispis (Sergai), Jalan Setia Budi arah ke Dolok Masihul (Sergai), Jalan Djuanda dan Jalan Musyawarah, kondisinya rusak parah.Karena kondisi jalan yang sudah sangat parah, di musim hujan sangat berlumpur dan licin. Sementara di musim kemarau jalan ini sangat berdebu. Hal itu membuat masyarakat sekitar selalu mengeluhkan hal ini," kata Ketua DPC Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kota Tebing Tinggi, Sandy dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/8/2021).
Meski status jalannya itu sudah jelas adalah jalan provinsi, kata Sandy, namun yang justru terjadi di lapangan adalah baik pemerintah provinsi maupun kota justru saling lempar tanggung jawab.
"Kami berharap peran komunikasi dan koordinasi Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Kota Tebingtinggi harus tetap jalan. Sebab kalau dilihat dari fungsinya punya tanggung jawab yang sama yaitu fungsi pembangunan," kata pimpinan organisasi sayap PDIP ini.
Menurut Sandy, mestinya ada pertanggungjawaban perbaikan rusaknya jalanan yang diakibatkan oleh kendaraan pembawa material pembangunan jalan tol di sekitar lokasi. Pada kenyataannya, setiap dipertanyakan kepada pemerintah kota, mereka selalu beralasan itu merupakan jalan provinsi. Begitu pula pemerintah provinsi belum ada respon terhadap rusaknya jalan penghubung Kota Tebing Tinggi-Kabupaten Sergai tersebut.
"Kami berharap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi peka terhadap persoalan ini. Jangan selalu beralasan menunggu pembangunan jalan tol selesai. Jadi kalau belum selesai jalan tol, harus tunggu sampai kapan? Berapa lama lagi masyarakat harus memakan debu disana? Dan mau berapa lagi korban jiwa yang melayang akibat jalan rusak?" tandanya.
Apabila persoalan jalan provinsi yang rusak ini tetap berlarut dan tidak ada respon, tegas Sandy, mereka berencana menyurati Presiden Jokowi dan Kementerian PUPR untuk memberitahukan hal ini.