Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti ekonomi digital yang terjadi di Tanah Air. Da mengatakan, regulasi mengenai ekonomi digital di Indonesia masih lambat dan kalah cepat dengan perkembangan fintech.
"Regulasi yang terlambat terus, fintech-nya sudah lari regulasinya belum ada, ini kerja, kerja, kerja dengan kecepatan yang kita perlukan," kata Jokowi dalam acara Kompas 100 CEO Forum 2021, Kamis (18/11/2021).
Jokowi mengatakan, potensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sangat besar. Hal tersebut harus diimbangi dengan berbagai macam instrumen dari mulai regulasi, infrastruktur hingga sumber daya manusia.
"Kemudian yang paling penting adalah SDM, kebutuhan ini besar untuk membangun digital, SDM tingkat dasar, SDM tingkat menengah, urusan IoT, cloud computing, big data, ya kita memerlukan sebuah digital leadership akademi yang menyiapkan betul-betul," ujarnya.
Mengenai kerja sama dengan lembaga pendidikan tersebut, Jokowi menuturkan, sudah bertemu dengan Oxford University dan Harvard University. Dia mengatakan, percepatan ekonomi digital tidak akan berjalan jika tanpa mitra kerja sama.
"Saya sampaikan, sudahlah kerja sama. Nggak mungkin kita ingin cepat, kemudian kita sendirian, nggak mungkin. Sehingga kita harus (kerja sama), ekosistem digital ini segera terbentuk dan kita bisa jalankan," tuturnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menargetkan bahwa ekosistem ekonomi digital di Indonesia harus terbangun dalam dua tahun mendatang. Setidaknya dia menyebut ada 2.229 start up yang berpotensi meningkatkan pendapatan ekonomi digital.
"Berkaitan digital ekonomi, kita punya pasar besar dan memiliki start up lebih dari 2.229 dan potensi ekonomi digital kita sampai 2025 (sebesar) US$ 124 miliar kurang lebih, gede banget. Oleh sebab itu, harus disiapkan dan saya berikan target 2 tahun, kalau lepas dari 2 tahun kita keduluan oleh negara lain," kata Jokowi.
Dia mengakui, memang membutuhkan kerja keras yang besar untuk membangun infrastruktur digital seperti kebutuhan atas fiber optik, micro wealth link, satelit, base transceiver station (BTS), infrastruktur hilir hingga kesiapan masyarakat dengan ekosistem ekonomi digital.
"Ini cepet-cepetan kalo enggak negara lain akan ambil. Percaya saya. Kita punya waktu hanya 2 tahun menyiapkan ini," pungkasnya.(dtf)