Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Balige. Ratusan tenaga honorer yang bertugas di berbagai satuan kerja di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba mendatangi kantor bupati di Balige mempertanyakan bagaimana nasib atau statusnya pasca terbitnya surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No B/185/M.SM.02.03/2022 tentang penghapusan tenaga honorer.
Ketua Forum Tenaga Honorer Kabupaten Toba, Pasatu Lumbantoruan, mengatakan, surat edaran Menpan RB sangat menyakiti tenaga honorer/kontrak yang sudah bertugas di lingkungan Pemkab Toba yang direncanakan akan terjadi penghapusan.
"Surat edaran dari MenpanRB tentu perlu kami sikapi sebagai tenaga honorer terkhusus setelah diterapakan penghapusan tenaga honorer bagaimana kedepan nasib atau status kami," ujar Pasatu Lumbantoruan, Kamis (23/6/2022), di Kantor Bupati Toba, di Balige.
Ia mengatakan, sebelum terjadi realisasi akan SE Menpan RB tentu perlu mendapatkan kepastian akan dikemanakan tenaga honorer/kontrak yang sudah berbakti selama ini.
"Ada 7 poin yang perlu kami sampaikan kepada Bupati Poltak Sitorus, yakni memohon agar Pemerintah Kabupaten Toba tidak membuka penerimaan CPNS dari umum selama 5 tahun ke depan dan memberikan kesempatan kepada tenaga honorer untuk mengisi," ujar
Diharapkan oleh tenaga honorer/kontrak di Toba bahwa pengangkatan P3K tahun 2022 adalah dari tenaga honorer/kontrak tanpa menentukan kualifikasi pendidikan.
Berikut aspirasi yang akan disampaikan kepada Bupati, bahwa membuat kebijakan daerah tentang keberlanjutan nasib tenaga honorer/kontrak perlu menjadi perhatian dan tidak menentukan pasing grade dalam seleksi penerimaan CPNS/P3K.
Juga, kata Pasatu Lumbantoruan bahwa untuk penerimaan CPNS/P3K tidak melalui uji kompetensi, namun disesuaikan dengan tugas dan membuka kesempatan kepada tenaga honor/kontrak yang terdata.
Terakhir, apabila dipercayakan kepada pihak ketiga supaya lebih diprioritaskan dari kalangan tenaga honor/kontrak yang sudah bertugas.
"Kebanyakan tenaga honor/kontrak yang keseluruhannya berjumlah lebih dari 900 orang bekerja sudah lebih dari 5 tahun tentu harus menjadi perhatian serius dari pemerintah," paparnya.
Meski hanya perwakilan, kehadiran Tenaga Honor/Kontrak di Kantor Bupati Toba diterima langsung oleh Bupati Poltak Sitorus didampingi Plt Sekda,Augus Sitorus dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan,Tri Sutrisno Samosir dan menempatkan pertemuan langsung di ruang kerja bupati.
Prioritaskan Tenaga Honorer
Bupati Poltak Sitorus dalam arahannya mengatakan akan memperjuangkan aspirasi tenaga honorer/kontrak untuk mengisi jabatan formasi yang akan dibuka secara khusus di P3K.
"Akan kita usulkan memprioritaskan tenaga honor/kontrak di P3K sesuai kualifikasi pendidikan yang sudah terdata sesuai prosedur yang diharapkan oleh MenpanRB," kata Bupati.
Disampaikan oleh Bupati Poltak Sitorus, mengahadapi momen tersebut supaya tenaga honorer/kontrak mempersiapkan diri sehingga mampu bersaing dalam seleksi untuk menduduki jabatan sebagai P3K yang penerimaannya secara bertahap.
"Formasi jabatan yang dikeluarkan oleh menpanrb akan berbeda beda, namun kita akan selalu berusaha mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan kabupaten toba berdasarkan kualifikasi pendidikan tenaga honorer yang ada, dan saya meminta agar kita mengikuti tahapan seleksi yang di keluarkan atau ditetapkan oleh menpan," ucapnya menyebut untuk tenaga outsourcing masih dalam kajian supaya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Usai mendapat arahan para Tenaga Honor/Kontrak yang bertugas di Pemkab Toba dari Bupati Poltak Sitorus didampingi Plt Sekda,Augus Sitorus dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan,Tri Sutrisno Samosir dan BKD akhirnya satu persatu membubarkan diri dan kembali bekerja sesuai tugas masing-masing.