Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Selain mengusulkan penggunaan kawasan Tahura BB untuk pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, juga memohonkan sejumlah program pembangunan lainnya kepada kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya.
Gubernur Edy Rahmayadi didampingi antara lain Kadis Kehutanan Herianto, Kadis Tenaga Kerja, Baharuddin Siagian, bertemu di Gedung Manggala Wanabakti, Kantor Kementerian LHK di Jakarta, Senin (01/08/2022).
Gubernur Edy memohonkan dukungan percepatan pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumut. Ia menyebutkan hingga saat ini, baru 14 kabupaten di Sumut yang sudah memperoleh persetujuan.
Terkait hal tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Bambang Hendroyono, Direktur Jenderal
DPengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Rosa Vivien Ratnawati, menyampaikan saat ini pihaknya terus melakukan proses verifikasi di wilayah Provinsi Sumut.
Kemudian Gubernur Edy juga meminta dukungan dari Kementerian LHK untuk bersama-sama dalam menjaga kawasan hutan di Provinsi Sumut, khususnya jalan di sekitar kawasan hutan Kabupaten Pakpak Bharat hingga ke perbatasan Provinsi Aceh.
Disebutkan mantan Pangkostrad itu, kawasan hutan di wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di Provinsi Sumut, seperti kapur barus dan kemenyan.
"Ibu Menteri merespon karena Kabupaten Pakpak Bharat sudah mengajukan lokasi untuk pembangunan food estate" ujar Edy Rahmayadi.
Kemudian dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan, Pemprov Sumut memiliki program Perhutanan Sosial yang dikolaborasikan dengan sektor lain seperti Perkebunan dan Pariwisata.
Utuk itu Edy Rahmayadi memohon kepada Menteri LHK agar mempercepat proses perizinan perhutanan sosial yang berasal dari areal yang telah memiliki Naskah Kerja Sama Kemitraan antara KPH dan Kelompok Tani Hutan yang masih banyak di Provinsi Sumut.
Selain itu, Edy Rahmayadi juga menyampaikan permohonan agar proses hibah Gedung Kehutanan eks Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, dapat dilaksanakan untuk mendukung kinerja Dinas Kehutanan Sumut.
Ia menambahkan Pemprov Sumut akan menyiapkan lahan untuk mekanisme tukar guling terhadap Gedung Kehutanan eks Kantor Wilayah Departemen Kehutanan.
Sementara itu Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan beberapa kabupaten/kota di Sumut belum menyusun Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan sampah di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.
Karena itu, Gubernur Edy berjanji akan menyampaikan dan mendorong agar setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara membuat Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten/Kota tersebut.