Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Dairi. Perhelatan balap superboat F1 PowerBoat Danau Toba di Balige, Kabupaten Toba diwarnai aksi penerbangan spanduk menggunakan balon bertuliskan: "Selamat Datang di Danau Toba, Danau Indah Penuh Masalah Kerusakan Lingkungan".
Aksi yang dilakukan aktivis lingkungan Sumatera Utara (Sumut) tersebut untuk menyampaikan pesan kepada peserta F1 PowerBoat bahwa kawasan Danau Toba telah rusak diduga akibat kehadiran beberapa perusahaan, seperti PT Dairi Prima Mineral (DPM), PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT Gruti, yang melakukan perampasan ruang hidup masyarakat dan melakukan kerusakan lingkungan.
"Ketiga perusahaan besar itu telah merampas ruang hidup masyarakat dan melakukan kerusakan lingkungan," kata aktivis lingkungan dari YDPK, Monica Siregar," Sabtu (25/2/2023).
Lewat aksi yang dilakukan, menurut Monica, para perempuan korban terdampak dengan adanya perusahaan itu berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang telah merampas ruang hidup masyarakat.
"Kehadiran perusahaan itu juga telah merenggut hak-hak masyarakat di kawasan Danau Toba," ucapnya.
Penebangan hutan secara massif yang dilakukan oleh perusahaan telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat mengalami kesulitan ketika bertani.
"Para petani seringkali mengalami gagal panen akibat cuaca yang buruk yang disebabkan rusaknya kawasan hutan," ujarnya.
Dijelaskan Monica, kehadiran PT DPM tidak pernah melibatkan partisipasi masyarakat sejak awal. Padahal wilayah tersebut merupakan kawasan penting untuk pertanian, areal pangan, sumber air, bagi masyarakat.
"Dampak lain akibat kehadiran PT DPM adalah terdapat sumber air di tujuh desa dan satu kelurahan juga berpotensi akan hilang ke depannya," ungkapnya.
Sesuai hasil kajian pasokan air dan investigasi, bahwa Lae Puccu adalah sumber utama PDAM di Kecamatan Silima Pungga-pungga, yang menghidupi 7.000 jiwa pelanggan di tujuh desa dan satu kelurahan.
Lebih lanjut disampaikannya, kalau tambang PT DPM juga bisa berdampak pada kerusakan lingkungan serius. Hasil kajian yang dilakukan oleh ahli Ombusman dan Bank Dunia melalui mekanisme pengaduan ke CAO (Compliance advisor Ombusman).
"Dalam laporan yang dikeluarkan pada bulan Juli tahun 2022 lalu, mereka mengatakan bahwa aktivitas PT DPM di Dairi berisiko ekstrem," sebutnya.
Sama halnya PT DPM, masyarakat di kawasan Danau Toba juga sudah lama mengahadapi masalah dengan PT TPL, perusahaan milik Sukanto Tanoto. Awalnya perusahaan ini mendapatkan izin konsesi dari negara seluas 269.060 berdasarkan SK No.493 KPTS-II/Tahun 1992.
Setelah mengalami delapan kali revisi, yang terakhir SK 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 menjadi 167.912 hektar. Pada umumnya, di wilayah konsesi tersebut bersinggungan dengan wilayah masyarakat adat.
"Klaim negara di wilayah adat dan pemberian izin konsesi kepada PT TPL menjadi akar konflik agraria yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan hingga saat ini," paparnya.
Akibat perampasan wilayah adat, paparnya, telah menimbulkan banyak dampak terhadap masyarakat baik dampak ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi.
"Sebelum kehadiran PT TPL, masyarakat di kawasan Danau Toba hidup dari hasil hutan, berladang, beternak dan bersawah," tuturnya.
Namun saat ini, sumber mata pencaharian masyarakat adat di wilayah konsesi terus mengalami penurunan. Keberadaan konsesi PT TPL di hulu Danau Toba, juga berdampak pada banyaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) ke Danau Toba tidak berfungsi seperti dulu lagi.
Perlu diketahui salah satu sumber air Danau Toba yakni Aek Mare yang berasal dari Nagasaribu, Natinggir, dan Natumingka saat ini telah mengalami kerusakan yang parah.
"Banyaknya anak sungai yang tertimbun akibat pembukaan lahan untuk penanaman eucalyptus menyebabkan debit Aek Mare berkurang ke Danau Toba," bebernya.
Ditambahkannya, perhelatan F1H20 di Danau Toba, 24-25 Februari 2023 ini, termotivasi dari kesuksesan penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun 2022 lalu. Alasan ekonomi yang dihadirkan acara MotoGP 2022 itu memacu pemerintah untuk mengadakan F1 PowerBoat Danau Toba.
Namun di balik promosi peemrintah terhadap Danau Toba untuk menjadi salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) terdapat masalah yang sangat serius dialami oleh masyarakat di kawasan Danau Toba, akibat kehadiran perusahaan perusak lingkungan.