Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MENYAMBUT tantangan perubahan ekonomi global yang terus menerus dinamis, langkah rasional penting yang menjadi sentrisme keberlanjutan pertumbuhan dalam negeri adalah dengan terus menjaga inisiatif kolaborasi ekonomi secara terrencana.
Perspektif ini menjadi penting untuk dibahas. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), perekonomian Indonesiamenjadi pertumbuhan tertinggi setelah Filipina yakni sebesar 6,4 persen dan Malaysia sebesar 5,6 persen. (Kemenkeu RI, 2023).
Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan Cina dan Amerika Serikat.
Secara rasional, Indonesia sejatinya mengalami nilai pertumbuhan yang tinggi. Dengan catatan ini ekonomi Indonesia menjadi tertinggi dari berbagai negara di dunia, baik itu kawasan Asia Tenggara maupun Eropa.
Hal ini terjadi sebagai dampak kenaikan suku bunga acuan tinggi yang menyebabkan pada kenaikan inflasi. Mayoritas negara di Eropa dan Asia Tenggara nyaris terpukul dari dampak kenaikan suku bunga dan inflasi membuat ekonomi melemah.
Adapun pada kuartal I-2023, sejumlah negara telah merilisnilai pertumbuhan data ekonomi negaranya. Seperti Cina tumbuh 4,5 persen, Saudi Arabia tumbuh 3,9 persen, Mexico tumbuh 3,9 persen (Kemenkeu RI, 2023). Menyimak kontekstual ini jelas jika Indonesia memiliki modal kuat dalam memacu ruang akselerasi kerja ekonomi secara nyata dengan mampu menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri dan terus berkerja sama dalam menyusun relasi ekonomi secara global.
Rasionalitas Arah
Dibutuhkan banyak analisis yang matang dan terencana supaya Indonesia terus mampu mempertahankan kestabilan ekonomi secara mandiri dan kokoh. Kestabilan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menjadi fokus perhatian utama karena padapos area penting seperti peningkatan sumber daya manusia, perlindungan sosial,pembangunan infrastruktur, penguatan daya efektivitas desentralisasi fiskal, serta reformasi birokrasi merupakan prasyarat dalam membentuk bangunan ekonomI secara kokoh.
BACA JUGA: Respon Rasional Hadapi Gejolak Ekonomi Global
Upaya melindungi kestabilan ekonomi dalam negeri menjadi hal yang penting untuk diprioritaskan saat ini karena International Monetary Fund (IMF) secara terinci telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi untuk negara maju.
Secara berkelanjutan negara-negara maju seperti Amerika Serikat diproyeksi tumbuh 1,6% 2023 dan 1,1% di 2024, Eropa diproyeksikan tumbuh 0,8% pada 2023 dan 1,4% di 2024. (IMF, 2023).Kegagalan sistem perbankan Amerika Serikat dan Eropa menambah ketidakpastian terhadap pandangan kedua kawasan yang sudah mendapat tekanan berat inflasi dan pengetatan moneter yang sangat agresif.
Dalam acuan lainnya, egara berkembang lainnya seperti India diproyeksikan mampu tumbuh 5,9% 2023 dan 6,3% pada 2024, serta Tiongkok diproyeksikan tumbuh 5,2% di 2023 dan 4,5% di 2024.
Pembukaan kembali Tiongkok memberi daya dorong pemulihan ekonomi domestiknya pada 2023, tapi tekanan ekonomi termasuk krisis properti masih membayangi prospek Tiongkok pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam kontekstual ini tak salah jika IMF harus cermat melihat berbagai risiko perekonomian global masih dominan dengan potensi hard landing jika risiko semakin ekskalatif.
Risiko utama ini berasal dari tekanan keuangan, utang, ekskalasi perang Ukraina yang memicu kenaikan harga komoditas, tingkat inflasi inti yang membuat persisten tinggi, dan terjadinya fragmentasi geoekonomian Internasional.
Pentingnya penguatan kerja sama multilateral mewujudkan perekonomian global yang lebih resilien menjadi acuan strategis yang harus diutamakan.
Pada dasar ini, harus ada langkah solutif menjaga fondasi ekonomi seperti pembentukan ketahanan APBN yang kapabel demi menahan goncangan ekonomi global.
Kinerja APBN pada Februari 2023 mencatatkan surplus didukung tren belanja yang positif, serta diimbangi kinerja pendapatan yang masih kuat. Meski demikian, kewaspadaan dan mitigasi tetap dilakukan mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.
Demikian disampaikan dalam publikasi APBN Kita edisi Maret 2023. Prospek ekonomi domestik yang masih kuat ditunjukkan oleh PMI Manufaktur Indonesia yang berada pada level ekspansif 18 bulan berturut-turut setidaknya itu terjadi pada bulan Februari yang mencapai 51,2(Kemenkeu RI, 2023).
BACA JUGA: Menjaga Kestabilan Pangan Saat Lebaran
Selanjutnya, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) stabil di tingkat yang tinggi, yaitu 122,4. Hal ini menunjukkan keyakinan ekonomi ke depan yang masih optimis.
Selain itu, pertumbuhan kredit (Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja) masih berada pada level yang tinggi, masing-masing 9,3 persen, 11,4 persen dan 10,1 persen per akhir Januari.
Demikian penjualan kendaraan mobil dan motor secara wholesale (yoy) yang juga masih melanjutkan pertumbuhan yang tinggi, yaitu masing-masing sebesar 56,3 persen untuk motor dan 7,4 persen untuk mobil (Kemenkeu RI, 2023).
Di pasar keuangan, kinerja rupiah dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) terjaga. Dollar Index secara year-to-date (ytd) mulai bergerak positif, nilai tukar rupiah tetap melanjutkan tren apresiasi sejak awal 2023 (menguat 1,3 persen).
Selanjutnya, kinerja pasar SBN domestik terjaga didukung likuiditas domestik yang mencatatkan inflow secara ytd (Rp33,97 T), sehingga mendorong tren penyempitan spread LCY.
Dibanding beberapa negara EM, posisi yield Indonesia relatif moderat. Namun, dinamika pasar keuangan dan sentimen global masih perlu dicermati terutama terkait dampak rambatan atas isu stabilitas perbankan Amerika Serikat.
APBN menjadi Kunci
Sampai 28 Februari 2023, proporsi belanja negara tercapai sebesar Rp287,8 T atau 9,4 persen Pagu APBN (Pagu), tumbuh 1,8 persen (yoy).
Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 182,6 T (8,1 persen dari Pagu), terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 76,4 T dan belanja non-K/L sebesar Rp106,2 T.
Belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk percepatan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan peralatan/mesin, gedung / bangunan dan sarpras / logistik, pemeliharaan jalan / jaringan/irigasi/ BMN, penyaluran bansos dan operasional K/L. Sementara belanja non-K/L utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang dan penyaluran subsidi (Kemenkeu RI, 2023).
Secara sederhana, APBN merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Utamanya menjalankan fungsi utama kebijakan fiskal seperti fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Kontekstual ini selaras berjalan nyata dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan jika APBN harus melindungi sekaligus untuk merawat rasa keadilan bersama. Dalam rasional ini, kebijakan anggaran pemerintah harus menjadi alat keseimbangan perekonomian nasional.
Ditengah ketidakpastian ekonomi global, kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) harus menjadi prasyarat mutlak dalam menjaga dinamisasi ketahanan ekonomi nasional.
Pada landasan pemikiran ini, pemerintah secara konsolidatif harus dapat mengatur segala macam pembiayaan yang berlebihan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang mengakibatkan terjadinya akumulasi utang secara terus menerus dan tak terkendali.
Sebagai bantalannya pemerintah harus dapat memelihara rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) minimaltetap (konstan) sehingga memiliki ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.
Pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas belanja negara benar - benar digunakan efisien untuk program yang memiliki prioritas tinggi serta belanja yang efektif mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang pro terhadap konstelasi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Secara utuh pemerintah dalam semangat kolaborasi ekonomi 2023 harus mampu meningkatkan nilai penyerapan anggaran belanja negara agar optimal karena peran dukungan daya serap anggaran belanja negara (terutama kinerja kementerian dan lembaga) untuk menghindari realisasi belanja yang menumpuk pada akhir tahun.
Jika semua berjalan dengan baik maka kestabilan ekonomi dan ketahanan dari goncangan ekonomi global akan dapat terus terjaga.
====
Penulis Analis dan Mahasiswa S3 Universitas Indonesia.
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]