Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan capaian redistribusi tanah pertengahan 2024. Per April 2024, sebanyak 2,2 juta bidang tanah seluas 1,4 juta hektare atau 358,38% yang telah diredistribusi.
Direktur Jenderal Penataan Agraria (Dirjen Pentag) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan mengatakan, pihaknya telah berhasil melampaui target Redistribusi Tanah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Redistribusi Tanah yang bersumber dari eks HGU, tanah telantar, dan tanah negara lainnya targetnya itu 0,4 juta hektare. Per April 2024 sudah 2,2 juta bidang tanah, seluas 1,4 juta hektare atau 358,38%," kata Dalu Agung dalam keterangan tertulis, Rabu (8/5/2024).
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga berhasil menyelesaikan konflik di 24 tempat yang termasuk dalam Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Menurutnya, hal ini memberi dampak yang sangat signifikan terhadap kehiduoan masyarakat.
"Karena di samping kita bisa meredistribusi tanah, itu juga kita menyelesaikan konflik yang selama ini berlangsung di tengah masyarakat. Kemudian, masyarakat juga diberikan akses reform yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat," imbuhnya.
Tidak hanya perihal penataan aset, Kementerian ATR/BPN juga melakukan penataan akses. Langkah penataan yang pertama dilakukan adalah menyalurkan akses permodalan, di mana saat ini jumlahnya telah mencapai Rp 7,6 ribu triliun dari sejumlah 3,3 juta bidang tanah. Dalam hal penataan akses, Kementerian ATR/BPN juga telah mendorong pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria terhadap 368 ribu kepala keluarga (KK).
"Dengan demikian, pada tahun ini kita sudah memenuhi target penataan akses yang telah disepakati sesuai Perpres 62/2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, sejumlah 232 ribu KK," ujar Dalu Agung.
Kemudian terkait penatagunaan tanah, juga telah dilakukan pemutakhiran luas Lahan Baku Sawah (LBS) tahun 2023 seluas 7,38 juta ha. Lahan ini berperan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan capaian potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Indikasi Tanah Timbul sebanyak 878 sertifikat atau kurang lebih seluas 86 hektare di Kabupaten Cilacap.
Atas capaian-capaian tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan, hal ini perlu dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada momen Reforma Agraria Summit mendatang.
"Jadi kita akan melaporkan ke presiden realisasi dari Reforma Agraria yang telah kita lakukan dalam Reforma Agraria Summit ke-3 yang rencananya akan dilakukan di Bali di bulan Juni," kata Suyus.
"Ini adalah progress report akhir Reforma Agraria di pemerintahan Pak Jokowi dan kita menyiapkan juga kriteria-kriteria, standar-standar, supaya Reforma Agraria ini tetap dilaksanakan di pemerintahan selanjutnya," pungkasnya.(dtf)