KRITIK terhadap gaya pemberantasan korupsi KPK datang dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Ia menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kader Nasdem yang menjabat Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.

Menurut Surya Paloh, penegakan hukum itu tidak mendahulukan drama. Jangan sampai ada kesan harus ada drama terlebih dahulu baru hukum ditegakkan. Ia menekankan pentingnya proses hukum yang murni dan dijalankan secara bijak.

Memang seiring berjalan waktu, rasanya kritik Surya Paloh relevan. Sorotan publik tidak hanya tertuju pada nilai kerugian negara atau modus korupsi yang dilakukan, tetapi juga pada narasi-narasi yang menyertai.

OTT Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra, misalnya, bukan hanya mengungkap dugaan korupsi. Ada narasi lain yang ikut diangkat: kepemilikan senjata api dan rumah mewah.

Fenomena ini bukan hal baru. Misalnya, mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, selain kasus korupsi, terseret isu perselingkuhan.

Mantan anggota DPR, Bowo Sidik, juga melibatkan perempuan dalam perkara suap. Lalu ada mantan Hakim MK, Patrialis Akbar, dan mantan anggota DPR, Al Amin Nur Nasution, dikaitkan dengan hubungan bersama wanita di luar kasus korupsi yang mendera.

Mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, dicap sebagai “penggila wanita.” Mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin menjadi sorotan tentang kerangkeng manusia di rumah dinasnya. Semua itu memperluas cakupan narasi yang semestinya hanya menyangkut korupsi.

KPK seperti menyadari daya tarik dari pendekatan ini. Cermati, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, bicara soal teknologi penyadapan KPK yang canggih.

Ia justru memperingatkan pejabat untuk tidak mengirim pesan berbau pornografi melalui WhatsApp. Pernyataan itu langsung memicu perhatian publik.

Di balik praktik-praktik kotor korupsi, ada sisi gelap personal yang diungkap dan dipertontonkan ke publik Seakan-akan KPK ingin menunjukkan bahwa koruptor bukan hanya mencuri uang rakyat, tetapi juga memiliki cacat moral dalam kehidupan pribadi. Apakah ini pemberantasan korupsi?

Pendekatan ini memang membuat berita menjadi lebih laku dijual. Publik lebih cepat bereaksi. Namun, di sisi lain, fokus utama kasus bisa kabur.

Alih-alih menyoroti nilai kerugian negara, publik justru teralihkan oleh skandal pribadi. OTT menjadi tontonan yang dinanti seperti serial televisi. Ada intrik, konflik, dan rahasia yang dibongkar perlahan.

BACA JUGA: Cerita dan Celah OTT KPK di Sumut

Fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menonton televisi untuk hiburan. Sinetron masih merajai jam tayang utama. Pola ini ikut terbawa dalam cara publik mengonsumsi berita OTT KPK.

Jika kasus disajikan datar tanpa drama, perhatiannya cepat hilang dan hanya kalangan tertentu yang peduli. Namun ketika ada bumbu cerita di luar inti perkara, perhatian bisa bertahan lama.

Di satu sisi, ini menguntungkan KPK. Dukungan publik bertambah. Tersangka makin terpojok. Citra mereka runtuh bukan hanya karena dugaan korupsi, tetapi juga karena cerita buruk di luar itu.

Namun di sisi lain, ini menyimpan risiko besar. Korupsi menjadi terlihat biasa saja, skandal pribadi yang justru menjadi pusat perhatian. Publik tidak lagi marah karena uang negara dicuri, tetapi penasaran pada kehidupan gelap tokoh yang terjaring OTT.

Jika dibiarkan, pola ini bisa membentuk persepsi keliru. Penangkapan akan dipandang sebagai hiburan, bukan upaya penegakan hukum. Orang akan menunggu OTT seperti menunggu episode baru sinetron.

Kegemparan awal akan hilang ketika tidak ada drama tambahan. Lebih buruk lagi, bisa muncul kesan bahwa KPK memang sengaja membangun narasi sensasional demi menjaga sorotan publik.

Bayangkan jika masalah pribadi diungkap habis-habisan, bukan hanya soal dugaan korupsi yang dibuktikan di pengadilan, tetapi seluruh kehidupan pribadi ikut dipertontonkan.

Ada perasaan dihakimi dua kali: sebagai pelaku korupsi dan sebagai pribadi yang dianggap bermoral buruk. Cara ini memberi kesan bahwa korupsi bisa biasa-biasa saja jika ada cacat moral lain yang lebih “menjual” di mata publik.

KPK perlu berefleksi. Fokus pemberantasan korupsi seharusnya tidak bergantung pada bumbu cerita di luar inti kasus. Skandal pribadi dan kepemilikan senjata bukan ranah KPK.

Ada aparat lain yang menangani itu. Jika semua dimasukkan dalam narasi OTT, risiko bias dan kesan pencarian sensasi akan semakin kuat.

Integritas KPK sedang diuji. Publik bisa kehilangan kepercayaan jika drama lebih menonjol daripada pembuktian kasus korupsi. Padahal, kepercayaan publik adalah modal penting dalam pemberantasan korupsi.

Tanpa itu, KPK akan kesulitan menjalankan perannya. Dukungan publik yang dibangun lewat sensasi tidak akan bertahan lama. Yang bertahan adalah kepercayaan yang lahir dari profesionalitas dan konsistensi.

Masyarakat juga punya peran. Kita tidak boleh larut dalam logika tontonan. Korupsi adalah masalah serius, bukan sekadar hiburan. Uang yang dikorupsi adalah milik rakyat, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan. Jika perhatian kita lebih pada skandal pribadi, kita ikut menggeser fokus dari masalah yang sebenarnya.

Pemberantasan korupsi membutuhkan keseriusan dari semua pihak. KPK harus kembali pada jalur utama. Publik harus mendukung dengan kesadaran, bukan sekadar rasa penasaran.

Hanya dengan cara itu, Indonesia bisa benar-benar bergerak menuju pemerintahan yang bersih. Drama mungkin menghibur, tapi fokus pada pemberantasan korupsi jauh lebih penting. Tanpa itu, OTT KPK akan terus berjalan bak sinetron—penuh sensasi.

====
Penulis Warga Kota Medan

====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email, disertai dengan lampiran KARTU IDENTITAS (KTP/SIM/DLL), FOTO (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), DATA DIRI SINGKAT (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 5.500-6.500 karakter. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]. Tidak ada korespondensi terkait layak atau tidaknya tulisan Anda diterbitkan. Silahkan bergabung di Halaman FB MedanBisnis Daily atau grup FB medanbisnisdaily.com untuk mengetahui artikel-artikel yang ditayangkan atau kunjungi website: medanbisnisdaily.com