PERINGATAN Hari Guru Nasional 2025 kembali menjadi momen refleksi kolektif untuk menilai arah pendidikan kita. Salah satu isu besar yang terus mengemuka adalah implementasi Kurikulum Merdeka—kebijakan yang lahir dari kebutuhan mendesak untuk memulihkan pembelajaran pasca pandemi, sekaligus memperbaiki ekosistem pendidikan agar lebih berpihak pada murid.

Namun, di balik semangat “kemerdekaan” dalam pembelajaran, muncul satu pertanyaan yang menggelitik: Sudahkah Kurikulum Merdeka benar-benar merdeka?

Mengapa Kurikulum Merdeka Hadir?
Kurikulum Merdeka pertama kali diperkenalkan sebagai respons atas krisis pembelajaran yang memburuk pada masa pandemi COVID-19.

Diluncurkan Kemendikbudristek pada 2022, kurikulum ini menjanjikan fleksibilitas, otonomi, serta ruang inovasi—baik bagi guru maupun sekolah.

Guru diberikan kesempatan lebih luas untuk memilih perangkat ajar yang sesuai kebutuhan peserta didik. Sementara siswa, diarahkan untuk menemukan minat, bakat, serta kecepatan belajar masing-masing tanpa tekanan rigiditas kurikulum yang seragam.

Secara konsep, Kurikulum Merdeka adalah jawaban atas tuntutan pembelajaran abad ke-21: kolaborasi, kreativitas, komunikasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Namun, idealitas di atas kertas tidak selalu mulus di lapangan.

Tantangan Implementasi: Antara Ideal dan Realitas
Kata “merdeka” ternyata tidak sederhana penerapannya. Ada sejumlah tantangan krusial:

1. Kesiapan Guru yang Belum Merata
Otonomi mengajar tidak akan berarti bila guru tidak siap. Banyak guru masih nyaman dengan pola pengajaran lama yang serba terstruktur dan terstandar. Perubahan mindset memerlukan proses panjang, pendampingan intensif, dan pelatihan berkelanjutan.

Masalahnya, akses pelatihan belum merata. Guru di daerah terpencil sering kali menerima informasi dan pendampingan paling akhir.

2. Infrastruktur yang Membuat Sekolah Tidak Setara
Fasilitas menjadi penentu keberhasilan implementasi. Sekolah perkotaan lebih mudah melakukan pembelajaran berbasis proyek, literasi digital, hingga kegiatan eksploratif lainnya.

Sebaliknya, sekolah yang kekurangan sarana bukan merdeka, tetapi kebingungan. Fleksibilitas berubah menjadi beban.

3. Administrasi yang Masih Mengikat
Salah satu harapan besar guru dengan kehadiran Kurikulum Merdeka adalah berkurangnya beban administrasi. Namun, di beberapa daerah, dokumen baru justru lahir menggantikan dokumen lama.

Banyak guru akhirnya terjebak pada formalitas pelaporan, bukan pada esensi pembelajaran.

4. Kokurikuler yang Bergeser dari Filosofi Awal
Beberapa sekolah melaksanakan program kokurikuler hanya demi output nilai, bukan proses pembelajaran yang otentik. Ini jelas bertentangan dengan semangat kurikulum: memberi ruang bagi pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna.

BACA JUGA: Pendidikan Kehilangan Marwah, Belajar untuk Selembar Kertas

Pembelajaran Mendalam: Bukan Pengganti Kurikulum Merdeka
Wacana "pembelajaran mendalam" sempat viral sebagai isu pengganti Kurikulum Merdeka. Namun, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pendekatan tersebut bukan kurikulum baru—melainkan penyempurna.

Pendekatan pembelajaran mendalam berpegang pada tiga prinsip utama, yakni berkesadaran (mindful), bermakna (meaningful) dan menggembirakan (joyful).

Pendekatan ini mengajak guru dan peserta didik untuk belajar dengan melibatkan intelektual, etika, estetika dan aspek kinestetik secara utuh. Bukan hanya memahami materi, tetapi merasakannya, mengaplikasikannya, dan merefleksikannya.

Orientasinya pun selaras dengan delapan dimensi profil lulusan yang relevan dengan tuntutan zaman: iman dan takwa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi.

Dengan demikian, pembelajaran mendalam bukan untuk menggantikan, tetapi memperkaya Kurikulum Merdeka agar lebih humanis.

Sudahkah Merdeka? Mungkin Belum—Tapi Sedang Menuju
Jika ditanya apakah Kurikulum Merdeka telah merdeka sepenuhnya? Jawabannya: belum. Namun, ada kemajuan yang tidak bisa diabaikan.

Perubahan kurikulum bukan sekadar mengganti dokumen. Ia adalah proses transformasi budaya belajar yang melibatkan guru, siswa, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Butuh waktu panjang. Butuh kesadaran kolektif. Butuh komitmen konsisten.

Kurikulum Merdeka adalah fondasi. Tapi kemerdekaan pendidikan hanya akan terwujud bila seluruh pihak mengambil perannya.

Menghargai Guru, Merawat Kemerdekaan Pendidikan
Pada peringatan Hari Guru Nasional 2025, kita kembali diingatkan bahwa transformasi pendidikan tidak akan berjalan tanpa guru. Guru adalah lokomotif perubahan, pelaksana kurikulum, sekaligus penjaga masa depan bangsa.

Semoga semangat “Guru Hebat, Indonesia Kuat” bukan hanya slogan, tetapi komitmen nyata untuk menghadirkan pendidikan yang memang merdeka: merdeka berpikir, merdeka belajar, dan merdeka memanusiakan manusia.

====
Penulis Kepala SMP Negeri 1 Gunungsitoli Selatan/Fasilitator Pembelajaran Mendalam

====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email, disertai dengan lampiran KARTU IDENTITAS (KTP/SIM/DLL), FOTO (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), DATA DIRI SINGKAT (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 5.500-6.500 karakter. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]. Tidak ada korespondensi terkait layak atau tidaknya tulisan Anda diterbitkan. Silahkan bergabung di Halaman FB MedanBisnis Daily atau grup FB medanbisnisdaily.com untuk mengetahui artikel-artikel yang ditayangkan atau kunjungi website: medanbisnisdaily.com, tidak ada korespondensi.