MOMENTUM Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 menjadi titik krusial dalam menegaskan arah pembangunan Sumatera Utara. Dalam forum tersebut, Bobby Nasution menegaskan 6 basis pembangunan sebagai pijakan menuju pertumbuhan yang berkualitas dan merata.

Enam basis tersebut meliputi akselerasi pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, penguatan daya saing daerah, serta pemulihan pascabencana.

Rumusan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk membangun arah pembangunan yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga kualitas, ketahanan, dan keberlanjutan.

Enam Basis Strategis Pembangunan Sumatera Utara
Pertama, akselerasi pertumbuhan berkualitas menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja, menurunkan tingkat kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep inclusive growth, yang menekankan pentingnya distribusi manfaat pembangunan secara lebih luas.

Kedua, peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam memperkuat struktur ekonomi daerah. Produktivitas mencerminkan efisiensi penggunaan tenaga kerja, modal, dan teknologi. Teori human capital dari Gary Becker menjelaskan bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kualitas tenaga kerja, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ketiga, peningkatan investasi berperan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi. Investasi menciptakan lapangan kerja, memperluas kapasitas produksi, dan mendorong transfer teknologi. Oleh karena itu, perbaikan iklim investasi melalui kepastian regulasi, kemudahan perizinan, dan penyediaan infrastruktur menjadi faktor penting yang harus dijaga secara konsisten.

Keempat, pengembangan industri berbasis potensi daerah menjadi strategi penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi. Dengan memanfaatkan keunggulan lokal seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, daerah dapat mendorong proses hilirisasi yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pengembangan ekonomi lokal yang menekankan optimalisasi sumber daya daerah sebagai kekuatan utama pembangunan.

Kelima, penguatan daya saing daerah menjadi syarat untuk menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompetitif. Daya saing mencakup kualitas infrastruktur, efisiensi birokrasi, inovasi, serta stabilitas sosial. Dalam kerangka yang dikembangkan oleh World Economic Forum, daya saing menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan suatu wilayah menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Keenam, pemulihan pascabencana menegaskan pentingnya ketahanan dalam pembangunan. Daerah yang rentan terhadap bencana membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat dan sistem ekonomi. Integrasi antara mitigasi risiko dan adaptasi dalam setiap perencanaan pembangunan harus lebih ditekankan.

Implementasi dan Tantangan Pembangunan
Dalam implementasinya, salah satu fokus utama dari enam basis tersebut adalah percepatan pembangunan di wilayah Kepulauan Nias untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan tantangan yang telah lama dihadapi.

Gunnar Myrdal melalui teori cumulative causation menjelaskan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang kuat, wilayah maju akan terus berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah tertinggal. Karena itu, kebijakan afirmatif terhadap Kepulauan Nias menjadi langkah strategis untuk mendorong keseimbangan pembangunan.

Penguatan konektivitas, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan yang lebih merata.

Tantangan berikutnya terletak pada implementasi. Arah kebijakan yang baik membutuhkan tata kelola yang transparan, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta konsistensi dalam pelaksanaan. Pendekatan collaborative governance menjelaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menghasilkan kebijakan yang efektif.

Dukungan Legislatif
Namun, keberhasilan arah pembangunan ini tidak hanya bergantung pada eksekutif. Peran lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, menjadi sangat sentral dalam memastikan kebijakan berjalan efektif.

DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang secara langsung menentukan kualitas implementasi pembangunan.

Dalam fungsi legislasi, DPRD berperan memastikan regulasi yang dihasilkan mendukung iklim investasi, perlindungan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan. Dalam fungsi anggaran, DPRD menjadi aktor kunci dalam mengarahkan alokasi sumber daya agar sejalan dengan prioritas pembangunan, termasuk percepatan pembangunan di wilayah tertinggal seperti Kepulauan Nias.

Sementara dalam fungsi pengawasan, DPRD memastikan setiap program berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Tanpa dukungan legislatif yang kuat, arah kebijakan yang telah dirumuskan berpotensi mengalami hambatan dalam implementasi. Sebaliknya, sinergi antara eksekutif dan legislatif akan memperkuat efektivitas pembangunan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Penutup
Enam basis pembangunan yang ditegaskan oleh Bobby Nasution memberikan arah strategis yang jelas bagi masa depan Sumatera Utara. Jika dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, pendekatan ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan tangguh.

Kolaborasi yang baik antar seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan arah tersebut. Tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada daerah yang berjalan sendiri-sendiri.

BACA JUGA: Ketimpangan di Balik Angka Sumut

Pembangunan Sumatera Utara harus menjadi gerak bersama terpadu, saling menguatkan, dan berorientasi pada kepentingan kolektif masyarakat.

====
Penulis Sekretaris Eksekutif Diagram Indonesia Centre
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]. Silahkan bergabung di Halaman FB MedanBisnis Daily atau grup FB medanbisnisdaily.com untuk mengetahui artikel-artikel yang ditayangkan atau kunjungi website: medanbisnisdaily.com.