MedanBisnis - Jakarta. Kontribusi koperasi terhadap pembangunan, khususnya terhadap produk domestik bruto (PDB), masih reIatif kecil, yaitu sekitar 4%. Kementerian PPN/Bappenas berencana meningkatkan peran koperasi dalam pembangunan nasional dengan cara melakukan pengelompokkan koperasi ke dalam beberapa sektor.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro koperasi ke depan harus bisa menyasar ke seluruh sektor usaha tanpa terkecuali. Bahkan, di tengah perkembangan industri pariwisata dalam negeri yang positif, sangat dimungkinkan adanya lebih banyak koperasi pariwisata.

Contoh koperasi yang bergerak di sektor pariwisata adalah Koperasi Catra Gemilang yang telah berhasil mendorong pengembangan pengelolaan wisata di daerah Borobudur, Magelang. Selain itu, ada juga Koperasi Jasa Wisata Mandiri Nusantara yang menyediakan jasa wisata independen dan telah memperkenalkan destinasi wisata Indonesia.

"Makanya kita akan bikin klasifikasi yang ekspor, infrastuktur, maupun simpan pinjam supaya ada diversifikasi. Ke depan mungkin nanti bisa tambahkan lagi mungkin sektor pariwisata atau lain yang sudah bisa dimasuki oleh koperasi," kata Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (31/7).

Hingga 5 Juli 2017, Indonesia memiliki 26,8 juta anggota koperasi dan 152.282 unit koperasi yang terdiri atas koperasi konsumen sebanyak 97.931 unit (64,31%), koperasi produsen sebesar 27.871 unit (18,30%), koperasi simpan pinjam sebanyak 19.509 unit (12,81%), koperasi jasa sejumlah 3.661 unit (2,40%), dan koperasi pemasaran sebanyak 3.310 unit (2,17%). Volume usaha koperasi tercatat sebesar Rp 176,3 triliun dan sisa hasiI usaha senilai Rp 6,2 triliun.

Bambang mengatakan, ia tidak menginginkan jumlah koperasi yang banyak tanpa memberikan andil pada pembangunan nasional.

"Kita ingin peran koperasi bukan hanya jumlahnya, tapi perannya dalam pembangunan. Kita ingin koperasi bersaing dan punya daya tawar yang sama apakah BUMN maupun perusahaan swasta," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, peran koperasi dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di pedesaan dan daerah yang belum terjangkau perbankan juga sangat penting. Peran koperasi dalam hal ini dapat meningkatkan inklusi keuangan atau kemudahan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan, misalnya simpan pinjam.

"Jadi justru keberadaan koperasi bisa jadi cara untuk mempercepat program keuangan inklusif. Kita harap orang-orang makin terakses dan itu merupakan lahan bagi koperasi karena koperasi itu kan milik bersama adanya di komunitas. Menurut saya koperasi simpan pinjam dan bank saling melengkapi," kata Bambang.

Bambang menambahkan, kehadiran koperasi di sebuah komunitas masyarakat bisa menjadi jalan keluar mencari fasilitas pembiayaan murah dibandingkan mendapatkan akses dari rentenir.

"Intinya ada microfinance, idenya yang ada di bank kan ada juga mengurangi ketergantungan petani terhadap rentenir," tutur Bambang.

Untuk memperkuat fungsi koperasi bagi kepentingan ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, kata Bambang, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama dengan melakukan edukasi agar anggota memahami hak dan kewajiban sehingga mampu mendorong keberhasilan dan keberlanjutan koperasi.

"Edukasi anggota koperasi menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan koperasi," tutur Bambang.

Selain itu, pendidikan kepemimpinan sehingga setiap anggota belajar dan diberi kesempatan untuk mengelola koperasi. Para pengurus dan anggota koperasi juga harus dibekali kewirausahaan agar mampu mengembangkan produk dan Iayanan sesuai dengan dinamika kebutuhan.

11 Koperasi Dapat Penghargaan

Kementerian PPN/Bappenas memberikan penghargaan Koperasi Penggerak Pembangunan kepada koperasi yang berhasil memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia. Pemberian penghargaan ini dilakukan sebagai rangkaian dari peringatan Hari Koperasi ke-70 yang telah dilaksanakan di Makassar, 12 Juli 2017 Ialu.

Penghargaan tersebut merupakan wujud perhatian bagi para insan koperasi agar dapat meningkatkan peran yang Iebih besar Iagi bagi pembangunan nasional. Saat ini, kontribusi koperasi terhadap pembangunan, khususnya terhadap produk domestik bruto (PDB), masih reIatif kecil, yaitu sekitar 4%.

"Kontribusi koperasi masih kecil, khususnya bagi PDB baru sekitar 4%. Namun, saya yakin pengelolaan koperasi ke depan akan meningkatkan kontribusi koperasi pada pembangunan," kata Bambang.

Kinerja dan stabilitas perekonomian Indonesia dalam dua tahun terakhir menunjukkan tingkat yang relatif baik. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2017 yang mencapai 5,01% dan pada 2016 sebesar 5,02%. Ada empat sektor utama yang berkontribusi secara signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu industri, pertanian, perdagangan dan konstruksi.

Pada 2018, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5,0%. Sebagai salah satu peIaku ekonomi, koperasi berpotensi untuk menjadi penggerak utama pembangunan nasional di masa yang akan datang. Dalam empat tahun terakhir, perkembangan koperasi telah menunjukkan arah yang positif. Tercatat, pertumbuhan jumlah koperasi aktif rata-rata sebesar 2,5% pada periode 2012-2016.

"Tercatat pertumbuhan koperasi aktif rata-rata 2,5% dari periode 2012-2014," tutur Bambang.

Pemerintah juga telah mengupayakan berbagai program untuk mengembangkan koperasi, di antaranya program peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro, program peningkatan daya saing usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi, serta program penguatan kelembagaan koperasi.

Bambang juga mengapresiasi peran Kementerian Koperasi dan UKM yang terus berupaya memberikan penyuluhan dan pendampingan perkoperasian, memfasilitasi akta pendirian koperasi, menata administrasi badan hukum koperasi, meningkatkan skala usaha koperasi, dan memodernisasi usaha koperasi di sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata.

Dalam pembangunan nasional, koperasi diarahkan sebagai penggerak pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan, di antaranya melalui peningkatan kontribusi ekspor koperasi dalam ekspor nasional, partisipasi koperasi dalam pembangunan infrastruktur nasional, peran koperasi dalam layanan keuangan, peran koperasi dalam sektor pariwisata, peran koperasi dalam rantai produksi global, serta sinergi koperasi dengan badan usaha milik desa.

"Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, saya berharap koperasi dapat untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya dalam rangka mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan," tutup Bambang.

Berikut daftar Peraih Anugerah Koperasi Penggerak Pembangunan:

Kategori Koperasi Berorientasi Ekspor
Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

Koperasi Industri Kerajinan Rakyat Silungkang, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Koperasi Serba Usaha Jatirogo, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta

Kategori Koperasi Membangun Infrastruktur

Koperasi Warga Semen Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Koperasi Telekomunikasi Selular, Provinsi DKI Jakarta

Kategori Koperasi Simpan Pinjam Dengan Pengelolaan Profesional

Koperasi Syariah Benteng Mikro indonesia, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

Koperasi Kredit CU Lantang Tipo, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

Koperasi Kredit Obor Mas, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Penghargaan Khusus bagi Koperasi Sekunder yang Berkontribusi dalam Percepatan Pembangunan

Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh indonesia (Kopelindo)
Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur. (dtf)