Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) diharapkan dapat menyinergikan kebijakan dengan harapan pemerintah pusat dalam pengembangan pariwisata Danau Toba. Apalagi dengan peresmian Bandara Silangit yang menjadi memberikan harapan baru untuk mengembalikan kejayaan pariwisata Danau Toba guna mendatangkan arus investasi ke daerah.
Hal itu diungkapkan anggota DPRD Sumut dari Komisi B, Richard Sidabutar, Rabu (6/12/2017) di gedung dewan. Ia mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah membangun bandara untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Danau Toba. Namun Richard menyayangkan pembangunan bandara tersebut belum dimanfaatkan Pemprovsu dengan menyinergikan kebijakan pengembangan pariwisata destinasi strategis nasional tersebut.
“Kesannya Pemprovsu belum serius mengembangkan pariwisata di Danau Toba ini. Contohnya Geopark Danau Toba. Itu pilar untuk mendukung kebangkitan pariwisata, tapi sampai saat ini kita tidak tahu apakah sudah didaftarkan atau tidak. Kedua, komitmen anggaran. Beberapa kali dalam setiap rapat saya tekankan agar menambah alokasi anggaran untuk mendorong percepatannya, tapi tetap saja minim,” tegasnya.
Ia mengatakan anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 1,2 miliar untuk Geopark, angka tersebut sangat minim mengingat Danau Toba merupakan lokasi wisata prioritas dan strategis nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Ia membandingkan dengan Geopar CIleteu di Jawa Barat yang mengalokasikan anggaran hingga Rp 600 miliar meskipun hanya berada pada enam kecamatan.
“Kita harapkan sinergi dari pemerintah kabupaten yang ada di kawasana tersebut. Jika pariwisata berkembang, semua aspek akan kena, ekonomi kreatif, okupansi hotel, destinasi dan lainnya. Contoh sinergi itu seperti pembangunan infrastruktur yang menghubungkan jalan-jalan desa ke destinasi dibangun memadai,” jelasnya.
Komitmen pemerintah pusat serta tugas dan wewenangnya telah diselesaikan, pemerintah daerah juga harus mengimbangi hal tersebut dengan menyinergikan kebijakan masing-masing untuk mendorong pengembangan pariwisata Danau Toba. “Antara tidak ada kemauan atau tidak mampu sekarang ini?” ungkap Richard.
Ia juga meminta agar daerah segera mengimplementasikan Perda Rencana Pembangunan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) yang telah disahkan di DPRD Sumut. Serta berharap agar Badan Otorita Danau Toba pro aktif dalam melakukan proyeksi program yang akan dilaksanakan. Selama ini, lanjut Richard belum pernah ada pembicaraan antara DPRD Sumut dengan BODT mengenai program pengembangan pariwisata Danau Toba yang dirancang badan bentukan pemerintah pusat tersebut.
“Kita ingin ke depan, Komisi B sebagai salah satu bidang yang mengurus kepariwisataan sinergi semua pihak yang terkait semakin kuat. Nanti kami harap dalam periode berikut komisi B selalu aktif mendengarkan paparan BODT terkait pegembangan Danau Toba agar sejalan dan selaras,” harapnya.