Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Brojonegoro. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan membuka keran impor beras sebanyak 500.000 ton di awal tahun ini untuk mengatasi lonjakan harga. Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) kerap mengklaim pasokan beras mencukupi, bahkan surplus.
Artinya, ada perbedaan data yang dimiliki oleh Kemendag dan Kementan terkait permasalahan beras ini. Tidak sinkronnya data soal beras ini kerap memicu perdebatan berbagai pihak.
Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, mengatakan permasalahan data memang kerap dipersoalkan. Dia menuturkan, permasalahan data sebenarnya merupakan kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Sejak kapan data tidak gaduh? Pernah enggak? Iya kan. Data itu kita kan punya wilayah masing-masing, itu kan BPS. Satu pintu BPS yang keluarkan data. Jangan yang tidak punya kompeten yang ingin seakan-akan lebih tau data," jelasnya saat panen raya di Brojonegoro, Jawa Timur, Senin (22/1).
Amran mengatakan, sejak dulu data memang kerap dipersoalkan banyak pihak hingga menjadi gaduh. Dia mencontohkan soal permasalahan data jagung beberapa waktu lalu.
"Masih ingat enggak? Data jagung dulu itu sempat dipermasalahi. Kami dulu didemo, hari ini kita sudah wariskan ekspor untuk generasi kita. Dulu Rp 12 triliun kita impor dari Amerika dan Argentina, hari ini kita tidak impor berkat kerja keras," katanya.
Oleh sebab itu, Amran mengatakan agar tidak meributkan persoalan data yang saat ini terjadi. Yang terpenting, kata Amran, ialah memenuhi stok beras yang saat ini berkurang.
"Jangan masalah data diributkan. Sekarang persoalannya apa? Sekarang stok menipis, stok cuma 900.000 ton. Solusinya apa? Panen, serahkan ke Bulog. Selesai kan, hanya 100.000 ton. Bulog biasa menyerap 400.000-600.000 ton per bulan. Artinya mari kita bergandengan tangan, ini persoalan kecil, tapi bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat," pungkasnya. (dtf)