Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Pemerintah akan memberikan sanksi kepada para lembaga yang menghambat Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang pelaksanaan kemudahan berusaha.
Hambatan yang dimaksud adalah tidak melaksanakan pembentukan satgas provinsi dan kabupaten serta inventarisasi data kementerian/lembaga/provinsi.
Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian, Edy Putra Irawadi mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi administrasi kepada pelaku yang menghambat pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
Selain itu, dirinya juga akan memberikan reward kepada lembaga yang mampu membantu kebijakan dari regulasi tersebut.
"Kalau tidak selesai juga, ada sanksi. Mulai dari pengambilan resiko fiskal, sekarang lagi kami benarkan Perpresnya di Kementerian Keuangan. Artinya, akan ada reward bagi yang patuh melaksanakannya artinya ada penambahan, kecepatan, kelancaran, bantuan dalam arti memeroleh tambahan fiskal," katanya di Jakarta, Senin (29/1/2018).
Lebih lanjut, Edy mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat undang-undang yang mentapkan sanksi yang sifatnya administratif kepada lembaga. Sehingga sanksi yang didapat bisa sampai pemberhentian tetap.
"Artinya, pejabat yang tidak melaksanakan akan mendapat teguran, bisa teguran tertulis, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian tetap," sambungnya.
Ia pun memaparkan bahwa dirinya turut mensosialisasikan kepada lembaga untuk memberikan membantu kebijakan kemudahan berusaha.
"Kami ajak semua K/L dan daerah untuk berlomba memberikan kemudahan usaha dalam rangka kegiatan ekonomi mereka sendiri, tidak hanya investasi. Kami akan terus melakukan bimbingan teknis. Sudah diterapkan dari 26 September 2017. Kami dikasih target online single submission paling lama akhir April 2018 sudah selesai," tutupnya. (dtc)
====
INFRASTRUKTUR
---------
Konstruksi MRT Jakarta Capai 90% di Awal 2018
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) sampai saat ini terus dikerjakan. Hingga Akhir Januari 2018, progres pembangunan konstruksi MRT Jakarta fase I Lebak Bulus-Bundaran HI secara keseluruhan telah mencapai 90,96%.
Adapun rincian pengerjaan proyek MRT Jakarta itu terdiri dari struktur bawah tanah telah selesai 95,59%, sementara struktur layang telah mencapai 86,36%.
"Progress konstruksi per 25 Januari 2018 overall 90,96%" kata Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (29/1/2018).
Selain itu, pemasangan track railway (rel) juga telah dilakukan. Hingga 25 Januari 2018, rel sudah terpasang sepanjang 9.644 meter dari total panjang rel 37.128 meter.
Rinciannya, untuk rel di depo area Lebak Bulus, terpasang sepanjang 3.950 meter dari 6.139 meter. Kemudian rel layang sepanjang 4.088 meter dari 18.714 meter, dan untuk di bawah tanah sepanjang 1.608 meter dari 12.275 meter.
Sementara, untuk kesiapan operasional saat ini sudah mencapai 45,54%, yang meliputi persiapan dari institusi dan sumber daya manusia. Dari sana, MRT Jakarta juga melakukan kerja sama kepada beberapa pihak untuk persiapan pengoperasian MRT.
Mulai dari pelatihan (On The Job training/OJT) untuk Sumber Daya Manusia yang nantinya mengoperasikan MRT dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), hingga dengan PT PLN (Persero) pada 26 Januari lalu.
Rel Tersambung Seluruhnya Maret
PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menargetkan pemasangan rel kereta bisa selesai pada bulan Maret 2018. Hingga 25 Januari 2018, rel sudah terpasang sepanjang 9.644 meter dari total panjang rel 37.128 meter.
Rinciannya, untuk rel di depo area Lebak Bulus, terpasang sepanjang 3.950 meter dari 6.139 meter. Kemudian rel layang sepanjang 4.088 meter dari 18.714 meter, dan untuk di bawah tanah sepanjang 1.608 meter dari 12.275 meter.
"Ini trackwork pengerjaan yang sedang kita percepat. Karena targetnya by Maret tahun ini seluruh pekerjaan trackwork sudah selesai," kata William.
Pada bulan Maret itu juga, William mengatakan kereta pertama MRT yang dibuat oleh Nippon Sharyo akan tiba di Indonesia. Selain itu, listrik juga mulai disalurkan pada April 2018.
"Kereta pertama kita akan datang pada akhir Maret. Kemudian listrik akan mulai kita on kan di depo di sekitar awal April," jelas William.
Lebih lanjut William mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan semua sistem agar saat kereta tiba pada Maret nanti sudah bisa berfungsi dengan normal.
"Sekarang kita lebih menyiapkan sistem dan memastikan bahwa ketika kereta datang ini semua bisa berfungsi dengan baik," kata dia. dtc