Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Partai politik (parpol) dipandang perlu memiliki satu divisi khusus yang diisi oleh sumber daya manusia (SDM) profesional yang memahami dan menguasai ilmu kehumasan.
Ketua BPC Perhumas Medan Gus Irawan Pasaribu mengatakan, perkembangan saat ini menunjukkan perlunya SDM kehumasan yang handal dalam tubuh parpol.
"Parpol memiliki program-program dan agenda kerja yang harus disampaikan secara jelas dan jernih kepada para kader dan masyarakat luas. Di sinilah peran humas dibutuhkan," jelas Gus Irawan yang juga Ketua Komisi VII DPR-RI ini disela seminar yang mengambil tema PR Day 2 Pilkada Yes yang diadakan di Aula Fakultas Kedokteran UISU, Sabtu (17/3/2018).
Seseorang yang menguasai ilmu kehumasan, jelasnya, tentu memahami strategi komunikasi yang sesuai dan efektif dalam menyampaikan pesan berupa program dan agenda kerja parpol itu kepada masyarakat, sehingga pesan tersebut diterima masyarakat secara utuh, jelas dan jernih tanpa mengalami distorsi.
Ketua DPD Gerindra Sumut ini mengatakan, setiap parpol umumnya memiliki divisi komunikasi dan publikasi. Hanya saja divisi tersebut biasanya belum diisi oleh SDM yang berkualifikasi khusus di bidang kehumasan.
Dirinya berharap parpol dapat memiliki SDM kehumasan yang profesional yang dapat mendukung gerakan parpol tersebut.
Sementara Rektor UISU Profesor Dr Ir Mhd Assad MSi yang didampingi Kepala Humas dan dosen pada FISIP UISU Zakaria Siregar mengatakan, selain parpol, stake holders yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga perlu memiliki SDM yang berkualifikasi khusus kehumasan.
"Seperti pada KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga ini sebaiknya memiliki SDM yang berkualifikasi khusus kehumasan sehingga memahami strategi komunikasi yang sesuai untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat secara jelas," ujarnya.
Zakaria menambahkan, humas tersebut juga bertanggungjawab menyampaikan keputusan-keputusan yang dibuat KPU dan Bawaslu kepada masyarakat hingga ke lokasi yang paling jauh.
"Dan yang terpenting bagaimana pesan itu bisa sampai di masyarakat secara utuh tanpa ada pengurangan atau penambahan pesan," tuturnya.
Mhd Assad berharap, keberadaan humas dalam stake holders penyelenggaraan pemilu maupun pilkada dapat diakomodir guna mendukung kelancaran program kerja stake holders tersebut serta ketepatan pesan yang diterima masyarakat.