Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan Kementerian Keuangan menargetkan pada tahun 2020, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tak lagi mengalami defisit. Dia bilang, APBN tahun 2020 nanti harus sudah mulai disusun dengan dasar primary balance atau keseimbangan primer tak lagi negatif, tetapi positif.
"Kita rencanakan saat pemerintah lakukan APBN 2020 nanti, base line-nya harus primary balance yang positif. Jadi itu nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintahan yang baru di 2019 nanti. Hal ini akan dilakukan mulai tahun depan," katanya di Gedung BI, Jakarta, Rabu (28/3).
Suahasil mengatakan, keseimbangan primer yang positif diproyeksi bisa dicapai kembali dalam waktu maksimal 4 tahun setelah terjadi negatif primary balance di 2011. Namun ternyata diperlukan waktu hingga sembilan tahun untuk transisi kembali ke angka yang positif.
Pemerintah sendiri telah melakukan penyesuaian yang cukup keras untuk mengembalikan APBN kepada kredibilitasnya, mulai dari pemotongan anggaran pusat hingga daerah. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan track record APBN sehingga angka-angka yang dikeluarkan benar-benar menjelaskan tingkat perekonomian Indonesia dan efektif.
"Kami mulai menaruh koridor-koridor ini karena menurut kami defisit primary balance yang sejak di 2011 kita perkirakan maksimum 4 tahun, ternyata akan berlangsung 9 tahun. Ketika kita tetapkan target penerimaan negara yang agak sedikit off, sepertinya 2018 juga masih transisi," katanya.
Selain itu, dalam skema yang dibayangkan, dalam 3-4 tahun ke depan APBN tak lagi jadi sumber pertumbuhan ekonomi. Sumber pertumbuhan ekonomi nantinya akan bergantung pada konsumsi, investasi dan ekspor. Pasalnya APBN akan kembali menjadi instrumen yang menopang stabilitas ekonomi dan fiskal dalam negeri.
"Makanya peningkatan harga minyak dunia, perubahan harta di tingkat dunia harus ditransisikan ke perekonomian domestik. Karena kita yakin konsumsi tumbuh maka daya beli harus dijaga. Investasi harus tumbuh. Oleh karena itu Kemenkeu akan keluarkan kebijakan insentif untuk investasi nanti ke depan," ungkapnya. (dtf)