Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Bandung Barat. Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi berbicara soal peluang Ketum Golkar Airlangga Hartanto menjadi Cawapres Joko Widodo. Ia menyebut nasib Airlangga sepenuhnya ada di tangan Jokowi.
"Ya, peluang Pak Airlangga ada di Pak Jokowi," kata Dedi saat ditemui di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, pada Senin (23/7/2018).
Menurutnya persoalan menduduki posisi cawapres yang saat ini sedang berlangsung tidak murni hanya persoalan Pilpres 2019. Di baliknya, ia justru melihat adanya kepentingan pula untuk meningkatkan elektabilitas partai.
"Saya melihat bahwa persoalan mencalonkan diri menjadi wakil presiden itu tidak murni sahih mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Bobotnya lebih besar pada bobot meningkatkan elektabilitas partai," tutur dia.
"Semakin dia ngotot jadi calon wakil presiden, maka bobot pemberitaan menjadi terus-menerus diberitakan. Karena terus-menerus diberitakan, maka partainya pun diperbincangkan. Karena terus-menerus diperbincangkan maka elektabilitas partainya mengalami peningkatan," menambahkan.
Ia mengatakan siapa saja yang berhasil menduduki jabatan cawapres mempunyai kans besar untuk menduduki jabatan presiden pada 2024 kelak. Namun, dengan syarat memiliki pengaruh politik, pasar politik, dan usia yang relatif masih muda.
"Orang yang jadi calon wakil presiden Pak Jokowi di 2019 ini punya potensi jadi presiden di 2024. Apabila, yang jadi wakil presiden itu tokoh yang relatif punya pengaruh politik, pasar politik, dan usia yang relatif muda. Dengan demikian, partai yang punya kepentingan di 2024 melakukan regenerasi," ungkap dia
Namun, di sisi lain ada juga partai yang justru tidak menginginkan munculnya figur sebagaimana yang disebutkan di atas agar pada tahun 2024 terjadi kekosongan."Adapula sebuah kepentingan besar di 2019 ini tidak boleh muncul tokoh politik yang punya pengaruh sehingga 2024 itu kosong," jelas dia
Dengan demikian, ada partai yang bermanuver untuk meningkatkan elektabilitas partai dengan merebut kursi wakil presiden dan partai yang tidak bermanuver agar tidak muncul figur publik di 2019.
"Jadi, ada dua pertarungan. Di satu sisi ada partai yang berusaha untuk merebut jabatan wakil presiden untuk meningkatkan elektabilitas partainya. Satu sisi juga ada partai yang tidak menginginkan adanya figur publik yang muncul di 2019," ujar Dedi. (dtc)