Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengaku larangan impor mobil mewah bermesin 3.000 cc ke atas sudah mendapatkan restu dari importir terkait.
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin, Putu Juli Ardika mengatakan, dialog antara importir mobil mewah dan pebisnis terkait sudah dilakukan. Hasilnya, dengan keadaan rupiah sekarang mereka setuju untuk memberhentikan impor mobil di atas 3.000 cc sementara.
"Ini kan untuk menjaga balance trade kita, salah satunya itu. Melihat keadaan ekonomi, sementara ini diberlakukan seperti itu, dikendalikan. Hal tersebut sesuai dengan inisiasi Presiden dan Kementerian terkait. Sekarang di atas 3.000 cc diberhentikan," ungkapnya di IPC Car Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (5/9/2018).
"Mobil seperti itu kan bukan kebutuhan pokok. Dengan keadaan yang sekarang, ya coba ditahan dahulu. Kalau perlu transportasi pakai saja yang ada di dalam negeri (kendaraan umum). Jadi sama sama lah membantu perekonomian dalam negeri," lanjut Putu.
"Kemarin para importir mereka juga mengatakan kesulitan menjual produknya karena dolar menguat, sehingga ia setuju. Kita sudah komunikasi. Mereka juga memahami lah keadaan kita sekarang," katanya lagi.
Untuk signifikansi pembatasan impor mobil 3.000 cc keatas sendiri, Putu mengaku masih mengumpulkan datanya. "Ini masih kita kumpulkan datanya. Yang jelas kan mobil tersebut bukan kebutuhan pokok, jadi bisa lah ditahan dahulu," tanggap Putu.
Di kesempatan berbeda, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, untuk menjaga perekonomian pemerintah sudah mengevaluasi 900 komoditas yang kena pembatasan impor. Salah satunya adalah mobil mewah di atas 3.000 cc.
"Terkait barang mewah, misalnya mobil mewah di atas 3.000 cc, kita akan batasi atau kita stop dulu sementara," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Meski pemerintah bakal mengendalikan impor, Airlangga menjamin bahan baku untuk industri tidak akan dibatasi. Hal itu untuk menjamin bahwa kegiatan industri tidak terganggu. (dto)