Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Warga Sumatra Utara (Sumut) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), diimbau hadir di Tempat Pemungutan Suara (DPT) dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019, Rabu 17 April.
Begitu pun, Sumut menargetkan jumlah partisipasi pemilih di Sumut mencapai sebesar 70% dari DPT sebanyak 9.786.005 orang. Koordinasi-koordinasi dengan seluruh Pemkab/Pemko, KPU, Bawaslu dan stakeholder Pemilu lainnya terus dilakukan.
Hal itu dipaparkan Wakil Gubsu, Musa Rajekshah pada video conference antara Kemendagri dan Pemprov se-Indonesia dalam rangka Pemilu 2019, di Ruang Sumut Smart Province/Ruang Tengku Erry Nuradi, Lantai 6 Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (10/4/2019).
Pada video conference yang juga dihadiri Sekdaprov Sumut, Sabrina, perwakilan Pangdam I/BB, perwakilan Kapolda Sumut dan Forkopimda lainnya serta KPU Sumut dan Bawaslu Sumut tersebut, Wagubsu melaporkan Sumut siap menyelenggarakan Pemilu 2019.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Sumut, Yulhasni, juga mengatakan kesiapan pihaknya selaku penyelenggara, melaksanakan Pemilu 2019. Disebutkannya, DPT sebanyak 9.786.005 orang itu telah ditetapkan sebelumnya oleh KPU RI.
Yulhasni juga melaporkan surat suara rusak sebanyak 187.207, sudah dilaporkan ke KPU RI dan telah diganti seluruhnya. Demikian juga kotak suara rusak sebanyak 10.721, sudah tergantikan.
Kemudian logistik Pemilu 2019, sudah didistribusikan pihaknya ke seluruh kabupaten/kota di Sumut. Tinggal lagi saat ini pihaknya memastikan logistik Pemilu terdistribusi dengan baik, khususnya di daerah-daerah yang medannya sulit diakses kendaraan seperti di Nias.
Anggota Bawaslu Sumut, Agussalam Nasution juga mengungkapkan kesiapannya dalam Pemilu 2019. Pihaknya akan melakukan pelatihan dan pembekalan terhadap pengawas TPS.
Agussalam juga melaporkan telah melakukan pelatihan kepada saksi-saksi Partai Politik. "Dan 3 hari sebelum pelaksanaan Pemilu, kami akan melakukan patroli pengawasan untuk mencegah politik uang dan agar masa minggu tenang tidak lagi diisi dengan kampanye," ujar Agussalam.